Komisi III DPR telah menyelesaikan uji kelaikan dan kepatutan enam calon hakim agung
"Semua pandangan fraksi-fraksi, ketika itu kemudian ada lobi-lobi, musyawarah, tapi kemudian mengerucut ke tiga itu," ujar Ketua Komisi III Bambang Wuryanto usai uji kelaikan dan kepatutan calon hakim agung, Selasa malam.yang diusulkan Komisi Yudisial belum memiliki kemampuan yang mumpuni. Tak lolosnya Harnoto, Fathan, dan Happy sudah kesepakatan bersama seluruh fraksi di Komisi III.tadi yang ku dengar. Kalau aku bener apa bohong ya tidak tahu," ujar Bambang.
Dalam uji kelaikan dan kepatutan calon hakim agung tahun ini, terdapat pula nama Triyono Martanto yang kembali menjalanisebagai calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Tahun ini menjadi seleksinya yang keempat di posisi tersebut. Saat dibukanya kembali seleksi tersebut pada tahun ini, satu pertanyaan menjadi hal yang selalu dipikirkannya."Saya sudah ditolak dua kali, 'Apakah mungkin saya maju lagi?'," tanya Triyono kepada dirinya sendiri.
Ia pun berkonsultasi kepada keluarganya terkait rencana seleksi keempatnya tersebut. Awalnya, keluarganya menolak Triyono untuk kembali mengincar posisi calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak.'.makanya ini saya mencoba untuk yang keempat kali ini, ini keempat kali dan Alhamdulillah saya lolos dan mengikuti
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Tantang Balik Komisi III DPR Didukung WarganetMahfud MD menantang balik Komisi III DPR agar datang dalam rapat soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun pada Rabu pekan ini.
Read more »
Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung-Ad Hoc, Ini DaftarnyaKomisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA. Ada 9 calon yang mengikuti uji kelayakan tersebut. Siapa saja?
Read more »
Anggota Komisi III DPR: Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Tak Boleh Dibuka ke PublikMenurut Ahmad Sahroni, secara aturan, laporan PPATK soal transaksi mencurigakan tidak boleh diungkap ke publik sebelum ada verifikasi.
Read more »
Komisi III DPR: Kepercayaan Publik Naik Tunjukkan Polri Jalankan TupoksiKetua Komisi III DPR RI mengatakan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan bahwa institusi tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Read more »