Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menilai RUU Perampasan Aset harus ketat mengatur jaminan proses hukum yang jujur dan adil. Direktur Program Kemitraan Rifqi Assegaf menilai RUU sudah memberi rambu cukup memadai. Polhuk AdadiKompas
”Apabila diterapkan, maka selain berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum ini juga jika tidak hati-hati dapat membuka kesempatan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum ataupun dengan alasan politis,” tutur Taufik.Untuk mengatasi hal itu, kata Taufik, RUU Perampasan Aset harus secara ketat mengatur dan memastikan agar jaminan terhadap proses hukum dan peradilan yang jujur dan adil menjadi dasarnya.
Sementara untuk kasus dengan tersangka yang masih hidup akan digunakan proses hukum biasa. Demikian pula dengan jenis aset yang bisa dirampas juga telah dibatasi melalui Pasal 5, antara lain aset hasil kejahatan, digunakan untuk melakukan kejahatan, serta aset sah untuk mengganti kewajiban pelaku kepada negara. Demikian pula nilai aset yang dirampas hanya yang dianggap material dengan nilai Rp 100 juta ke atas atau terkait kejahatan yang diancam pidana 4 tahun lebih.
Hal lain yang menjadi catatan, kata Rifqi, adalah pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk mengelola aset yang disita. Selama ini kewenangan pengelolaan aset yang disita tersebut ada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melalui unit yang disebut Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketahui Tugas 11 Komisi di DPR Beserta Bagian dan FungsinyaKomisi unit kerja DPR yang terdiri dari sejumlah anggota DPR dalam bidang-bidang tertentu. Ini tugas 11 komisi di DPR.
Read more »
Komisi III DPRD Sumenep Sebut Ada 1500 Km Jalan Kabupaten RusakAnggota Komisi 3 DPRD Sumenep, M Muhri mengaku bahwa memang banyak jalan yang rusak di Kabupaten Sumenep. Saat ini kurang lebih ada 1500 kilometer jalan kabupaten rusak.
Read more »
Banyak TKI Jadi Korban Kekerasan, DPR Kebut Pembahasan RUU PPRTDPR segera membasa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT untuk melindungi PMI atau TKI yang banyak menjadi korban kekerasan. - Halaman 1
Read more »
Mahfud MD Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Sudah Diajukan ke DPRMahfud MD Sebut Surpres RUU Perampasan Aset Sudah Dikeluarkan Presiden dan Diajukan ke DPR
Read more »
Belasan Tenaga Pendidik di Dairi Mengadukan Nasib ke Wakil Ketua Komisi II DPR RIBelasan tenaga pendidik di bagian tata usaha Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Dairi, mengadukan nasib mereka ke Wakil Ketua Komisi II DPR RI, DR Junimart Girsang, Jumat (5/5/2023). Bertempat di Junimart Girsang Center (JGC) di Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, tena
Read more »
Legislator ungkap peran Panja Komisi VIII DPR perjuangkan biaya hajiAnggota Komisi VIII DPR RI Syamsu Niang membuka kegiatan bimbingan dan manasik haji di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. "Kita semua patut ...
Read more »