Komisi III DPR akan memanggil KPK soal dugaan pungli di rutan KPK yang mencapai Rp4 miliar.
- Komisi III DPR akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan KPK yang mencapai Rp4 miliar."Tentu kita akan mengundang KPK," kata Trimedya dalam Kompas Petang, Kompas TV, Rabu .
"Tapi kita juga tidak ingin mengganggu kinerja KPK yang sekarang banyak mengerjakan perkara yang besar, supaya mereka tidak terganggu fokusnya," imbuhnya. Kendati demikian, Trimedya tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait waktu pemanggilan terhadap KPK. Ia hanya menyebut, nantinya Komisi III akan meminta keterangan dari lembaga antirasuah terkait kejelasan ihwal dugaan pungli tersebut.Di sisi lain, Trimedya pun meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk segera turun tangan menindak temuan tersebut.Tak hanya itu, ia juga menilai, KPK harus melakukan perbaikan sistem di rutan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III Dorong Pengusutan Pungli di Rutan KPKPengusutan menjadi penting mengingat dugaan pungutan liar perbuatan melawan hukum.
Read more »
KPK: Usut Pungli, Pegawai Rutan KPK DirotasiTerbaru melalui konfrensi pers Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan KPK menyesalkan adanya pungli di Rutan KPK. KPK akan menindak tegas Pegawai KPK yang...
Read more »
Komisi VI DPR: Timnas Indonesia Cukup Gigih Lawan Argentina, Pengalaman Berharga untuk Terus Mengasah DiriAnggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengaku bangga dengan permainan Timnas Indonesia saat melawan Argentina. Ia menilai permainan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan cukup gigih.
Read more »
Komisi VIII DPR Minta Usulan Libur Idul Adha 28-30 Juni DipertimbangkanUsulan libur Idul Adha jadi 28-30 Juni dinilai perlu dipertimbangkan di saat pemerintah tengah membahas dan merapatkan penambahan cuti bersama Idul Adha.
Read more »
Rapat dengan Komisi II DPR, Forkomnas DOB Desak Moratorium DicabutHuda mengatakan stigma negatif terkait pemekaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat aspirasi pemekaran DOB.
Read more »