Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat menyerahkan dokumen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali menjelaskan sekaligus ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat menghadiri penyerahan dokumen Undang-undang Provinsi Bali di Denpasar, Minggu . ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Ahmad Doli menuturkan bahwa Komisi II DPR RI saat 2020 lalu berpikir bahwa mereka belum memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perubahan undang-undang dari Republik Indonesia Serikat menuju UUD 1945. “Waktu itu Pak Gubernur bilang itu komisi II maunya apa sih diskriminatif sama Bali, kok begitu banget sama Bali. Saya bilang biarin saja nanti akan indah pada akhirnya. Akhirnya karena kesabaran, Bali jadi satu-satunya undang-undang yang beda dengan provinsi lain,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar itu mengaku ingin seluruh provinsi segera menjalankan visi pembangunannya masing-masing sesuai karakteristik dan potensi daerah, namun selama ini terbatas pada undang-undang yang tergabung antar beberapa provinsi. “Pokoknya kami ingin harus ada alas hukum jelas, sekarang undang-undang dasar konstitusinya UUD 1945, kami konsultasi dengan pakar tata negara tidak ada masalah,” sambungnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi IX DPR Harap Aturan Bullying Calon Dokter Spesialis Tak Cuma di RS Vertikal KemenkesAturan bullying terhadap calon dokter spesialis diharapkan dapat dikloning ke rumah sakit lain, di luar RS Vertikal Kemenkes.
Read more »
Komisi IX DPR: Perawat dan Bidan Juga Perlu Proteksi dari Tindak BullyingSelain dokter, proteksi dari tindak bullying juga perlu menyasar kepada perawat dan bidan.
Read more »
Komisi II DPR ingatkan semangat gotong royong kunci sukses organisasiWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengingatkan semangat gotong royong menjadi kunci suksesnya pelaksanaan organisasi. "Kita harus terus ...
Read more »