Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan bahwa 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap kabupaten/kota dilakukan untuk memberikan atau merubah ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal Rapat Panitia Kerja Harmonisasi dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa . ANTARA/HO-YouTube DPR RI.
Menurut dia, undang-undang terhadap kabupaten/kota itu sebelumnya dibuat dengan undang-undang sementara di bawah pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Namun Dekrit Presiden tersebut membatalkan UUDS itu. Adapun 52 RUU tersebut meliputi 25 RUU tentang kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat , dan 27 RUU tentang kabupaten/kota di Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta , dan Jawa Barat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengatakan pihaknya telah mengundang sejumlah kepala daerah terkait pembahasan RUU tersebut. Namun menurutnya, RUU tersebut ada yang memaknainya sebagai momentum pemekaran daerah.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RISEBANYAK dua rancangan undang-undang RUU resmi menjadi inisiatif DPR Salah satunya yakni RUU Kementerian Negara
Read more »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
Komisi I DPR Bakal Undang Dewan Pers dan Pegiat Media Bahas RUU PenyiaranDRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran RUU Penyiaran menuai kritik keras dari publik terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik
Read more »
Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan AsetDPR tak juga kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset
Read more »
Komisi II DPR Sepakat Bentuk Panja Revisi UU PemiluKomisi II DPR RI menyepakati membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tahun 2017.
Read more »
Komisi II DPR Sepakat Bentuk Panja Revisi UU PemiluKomisi II DPR RI sepakat membentuk Panja untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
Read more »