Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam diplomasi untuk melakukan deeskalasi konflik di Timteng
meminta Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam diplomasi untuk melakukan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Dia khawatir konflik di Timur Tengah mengarah pada terjadinya
"Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia," kata Meutya kepada wartawan, Sabtu .diaktifkan pada beberapa provinsi negara tersebut. Pemerintah Iran pun mengkonfirmasi adanya ledakan besar di Provinsi Isfahan tengah, tetapi mencatat tidak ada fasilitas nuklir yang terkena dampak atau menjadi sasaran..
“Saya meminta Kemenlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain” tegas Meutya. Dia juga meminta Pemerintah RI turun tangan untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar semua pihak menghentikan serangan, termasuk serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza.Lebih lanjut, Meutya pun mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB harus sangat bertanggung jawab dalam melibatkan semua pihak untuk mencegah eskalasi
"Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza serta perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul," pungkasnya.
Iran Konflik Timur Tengah Meutya Hafid Perang Dunia Iii
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR Minta Pemerintah Lebih Serius Berantas Judi OnlineKomisi III DPR RI mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani persoalan judi online yang semakin merajalela seiring perkembangan waktunya.Anggota Komisi
Read more »
Soal Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR Tunggu Inisiatif PemerintahSejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional Prolegnas
Read more »
Komisi IX DPR: Pemerintah Harus Siapkan Regulasi THR Bagi Driver Ojol dan KurirKurniasih berujar, pekerja kemitraan termasuk dalam ruang lingkup pekerja sektor informal yang saat ini mendominasi jumlah angkatan kerja
Read more »
Tim Prabowo-Gibran Hadirkan Ketua Komisi II DPR, Bahas Perlunya Penunjukkan Pj Kepala Daerah oleh Pemerintah'Penetapan pejabat kepala daerah ini adalah sesuai dengan UU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.'
Read more »
Komisi II DPR di MK: Pemerintah Diperintah UU Tunjuk Pj Kepala DaerahDalam sidang sengketa Pilpres 2024, Komisi II DPR menegaskan bahwa penjabat kepala daerah sudah diatur oleh UU mengenai penunjukkannya.
Read more »