Komisi I DPR Minta Pemerintah Biayai Pemulangan TKI, ABK dan Jemaah Tablig

Malaysia News News

Komisi I DPR Minta Pemerintah Biayai Pemulangan TKI, ABK dan Jemaah Tablig
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 57 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 51%

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah bertanggung jawab atas sejumlah WNI yang masih tertahan di Malaysia.

Permintaan ini disampaikan setelah Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan terkait penanganan 3 klaster besar WNI terdampak COVID-19 di luar negeri, saat Raker Virtual Komisi I, Selasa . Teuku meminta pemerintah menyediakan dana kontingensi.

"Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan Jamaah Tablig yang tidak mampu," kata Teuku dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu .Teuku beralasan para WNI yang berada di luar negeri harus segera dipulangkan lantaran keuangannya yang mulai menipis. Pemerintah sebutnya, harus bisa mengantisipasi hal ini.

"Saat ini dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera." ucap Teuku.Meski demikian, Teuku memberikan apreasiasinya atas upaya yang telah dilakukan Kemenlu atas pendampingan para WNI. Selain itu, Kemenlu juga telah memberi bantuan shelter darurat, sembako dan obat-obatan yang diberikan melalui KBRI di berbagai negara untuk penanganan COVID-19.

Kemenlu mencatat hingga 6 April dari sekitar 1,2 juta WNI di Malaysia hanya 44.650 orang yang telah kembali, dari 16.863 ABK yang bekerja di 116 kapal hanya 4.496 orang yang kembali sementara dari 907 Jamaah Tablig yang tersebar di 8 Negara hanya 10 orang yang telah kembali ke Indonesia.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

detikcom /  🏆 29. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini DiperhatikanPSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan\n'Pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten,' kata Saleh.
Read more »

DPR Minta Pemerintah Sinkronkan Data Kasus Corona Tiap Enam JamDPR Minta Pemerintah Sinkronkan Data Kasus Corona Tiap Enam JamWakil Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Melki Laka Lena meminta pemerintah menyinkronkan data kasus corona setiap enam jam.
Read more »

Mulfachri Harahap Bukan Lagi Wakil Ketua Komisi III DPR RIMulfachri Harahap Bukan Lagi Wakil Ketua Komisi III DPR RIPAN mengganti Mulfachri Harahap dengan Pangeran Khairul Saleh di Komisi III DPR RI. MulfachriHarahap
Read more »

Komisi XI DPR RI Dukung Upaya Sri Mulyani di Tengah Wabah Covid-19Komisi XI DPR RI Dukung Upaya Sri Mulyani di Tengah Wabah Covid-19Komisi XI DPR RI terus mendukung langkah pemerintah di tengah wabah Covid-19
Read more »

PSBB, Komisi I Desak Pemerintah Tingkatkan Layanan Internet | Republika OnlinePSBB, Komisi I Desak Pemerintah Tingkatkan Layanan Internet | Republika OnlineInternet menjadi hal penting bagi masyarakat selama karantina.
Read more »

Menlu-Komisi I DPR Soroti Stigmatisasi WNI dari LN yang Pulang KampungMenlu-Komisi I DPR Soroti Stigmatisasi WNI dari LN yang Pulang KampungKomisi I DPR RI bersama Menlu Retno Marsudi menyoroti stigmatisasi WNI dari luar negeri yang pulang kampung ke Indonesia. Retno menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menghindari stigmatisasi tersebut. WNI
Read more »



Render Time: 2025-02-27 13:39:51