Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta jabatan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dikembalikan
Ketua Umum KNPI Putri Khairunnisa menyatakan, pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada rapat permusyawaratan hakim konstitusi Kamis merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang menjatuhkan marwah MK.
KNPI juga melihat, meski MKMK merupakan lembaga yang dibentuk MK, keanggotaannya terdapat orang-orang terdekat. Baik yang berafiliasi dengan anggota MK maupun dengan partai politik tertentu. Sehingga kredibilitas dari putusan MKMK sangat diragukan.”Ketua MKMK sebelumnya anggota DPD RI dan anehnya menjadi ketua MKMK merangkap jabatan sedangkan dalam UU MD3 tidak diperbolehkan rangkap jabatan dan itu syarat kepentingan.
Mk Mahkamah Konstitusi Anwar Usman
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anwar Usman Kembali Dinyatakan MKMK Melanggar Kode Etik HakimAnwar Usman kembali dinyatakan terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Read more »
Duduk Perkara Anwar Usman Kembali Divonis Melanggar Etik oleh MKMKHakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berdasar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Read more »
Ketua MK Suhartoyo Sebut Pihaknya Sudah Terima 2 Gugatan PHPUKetua Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan Wakilnya, Saldi Isra meninjau seluruh areal gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
MKMK Kembali Gelar Sidang Kasus Etik Anwar UsmanMantan Ketua MK Anwar Usman akan kembali berhadapan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Read more »
MK Pastikan Anwar Usman tidak Terlibat dalam Gugatan Hasil PilpresMantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman tidak akan terlibat dalam proses perkara gugatan hasil pilpres
Read more »
Jubir MK Sebut Anwar Usman Bisa Tangani Sengketa Pileg 2024 Asalkan...Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman disebut bisa menangani sengketa Pileg 2024.
Read more »