Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta Kementerian terkait untuk mempertimbangkan dan mencermati upah tenaga honorer yang ada di Provinsi Jambi.
Ia mengatakan selama ini, setiap tahun Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Pengupahan selalu mengadakan rapat dan menetapkan Upah Minimum Provinsi kemudian Upah Minimum Regional ."Saya harap cermati upah honorer yang ada di Provinsi Jambi," ujar Edi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis, 6 April 2023.
Diakui dirinya bahwa hampir seluruh Indonesia tidak sanggup untuk membayar upah tenaga honorer sesuai dengan UMP dan UMR. Karena seperti yang diketahui upah honorer di Jambi hanya Rp1,5 juta. "Menurut saya ini harus menjadi pencermatan dari kementerian, sehingga honor-honor menerima gaji sesuai dengan itu, dan berharap seluruh perusahaan taat terhadap peraturan itu," ujarnya.
Lanjut Edi, memang dilihat dari segi anggaran cukup besar, karena ternyata jumlah honorer yang ada di Jambi cukup banyak.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi B DPRD Minta Dishub DKI Tambah Kuota untuk Mudik dan Balik Lebaran GratisProgram Mudik-Balik Gratis ini manfaatnya bisa dirasakan langsung warga. Hal itu terbukti dari tingginya animo pendaftar mudik dan balik gratis tahun ini.
Read more »
DPRD DKI Jakarta Minta Shalat Idul Fitri Tahun Ini Tetap Ada di JISAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Yani berharap shalat Idul Fitri 1444 H atau 2023 digelar di Jakarta International Stadium (JIS) seperti tahun lalu.
Read more »
Anggota DPRD Sumut Curi Jam Tangan Seharga Rp 3 Juta, Aksinya Terekam CCTVSeorang anggota DPRD Sumatera Utara diduga mencuri sebuah jam seharga Rp 3 juta, aksi pencurian terekam CCTV.
Read more »
Partai Perindo Target Satu Fraksi di DPRD SulselPartai Perindo Sulsel optimistis bisa meningkatkan perolehan kursi di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Berbagai strategi disiapkan untuk mencapai target...
Read more »
Minta Laptop, Printer dan Kenaikan Gaji, BPD Mengadu ke DPRD HSSBelasan orang Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadu ke dewan setempat, Selasa (4/4) siang.
Read more »
BPIP dan Adeksi Sepakat Bangun Sistem Pemerintahan sesuai PancasilaPancasila menjadi penting dimiliki setiap anggota DPRD sebagai pembuat kebijakan atau peraturan daerah.
Read more »