Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyambut positif rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta TNI dan Polri.
, TNI dan Polri serta pensiunannya. Rencananya Badan Anggaran DPR bersama pemerintah akan membahas hal ini pada rapat 19 September 2023 mendatang," kata Said kepada wartawan, Selasa .Said memandang, kenaikan 8 persen gaji ASN, TNI dan Polri, serta 12 persen untuk pensiunan telah mempertimbangkan kekuatan fiskal 2024. Hal ini diharapkan memperkuat keberlangsungan fiskal yang sehat.Ketua DPP PDI Perjuangan ini meyakini, kenaikan gaji tersebut tidak berdampak signifikan pada kenaikan inflasi.
Hal ini berkaitan dengan potensi kenaikan permintaan dapat diimbangi dengan suplai barang-barang konsumsi bisa terjaga dan terpenuhi pasokannya. Said pun mengharapkan, kenaikan gaji dapat meningkatan kesejahteraan ASN, TNI, Polri dan para pensiunan. Terlebih selama empat tahun terakhir, mereka semua tidak mendapatkan kenaikan gaji dan pensiunan. "Padahal setiap tahun kita menghadapi kenaikan inflasi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Banggar DPR: Kenaikan gaji ASN bisa beri empat dampak positifKetua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut wacana kenaikan gaji dan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) beserta TNI/Polri bisa memberikan ...
Read more »
Ketua Banggar DPR Menyetujui Usulan Kenaikan Gaji ASN, TNI dan Polri, Ini PertimbangannyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan kenaikan gaji dan pensiunan ASN beserta TNI/Polri memberikan empat dampak positif.
Read more »
Ketua Banggar DPR Setuju Gaji dan Pensiunan ASN serta TNI-Polri Naik, Ini AlasanyaKebijakan pemerintah yang mengusulkan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, mendapat dukungan Banggar DPR RI
Read more »
Banggar DPR Dukung Usulan Naik Gaji ASN, TNI, dan PolriKetua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung usulan pemerintah menaikkan gaji ASN, TNI, Polri dan pensiunannya.
Read more »
Ketua Komisi II DPR Usul Revisi UU Pemilu soal Batas Usia Capres Cawapres Diserahkan ke DPRKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar perubahan undang-undang yang mengatur batas minimal usia capres cawapres itu diserahkan kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang.
Read more »