Penegakan hukum yang tidak maksimal menjadi salah satu persoalan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Polhuk AdadiKompas
) yang saat ini dikendalikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Restrukturisasi dimaksud dengan memberi penekanan pada dimensi penegakan hukum pada pelaku TPPO.
Menurut Christina, dengan adanya restrukturisasi ini pemerintah sebenarnya sudah memiliki peta jalan yang baik untuk memaksimalkan pemberantasan TPPO. Hal ini karena aspek permasalahan sudah dapat diidentifikasi serta siapa saja aktor yang terlibat juga sudah diketahui. Dengan adanya restrukturisasi ini pemerintah sebenarnya sudah memiliki peta jalan yang baik untuk memaksimalkan pemberantasan TPPO. Hal ini karena aspek permasalahan sudah dapat diidentifikasi serta siapa saja aktor yang terlibat juga sudah diketahui.
”Momentum ini harus kita manfaatkan, sinergi harus dikuatkan, di tengah komitmen Presiden yang kuat, kami di DPR akan mendukung penuh upaya tersebut sehingga semakin optimal,” kata Christina.BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - RUSMAN Dukungan terhadap langkah yang diperintahkan Presiden Jokowi terkait restrukturisasi kelembagaan agar lebih berperan dalam memerangi perdagangan orang juga disuarakan Direktur Eksekutif
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penegakan Hukum bagi Pelaku Perdagangan Orang di Batam Masih Setengah HatiSejak Januari 2022 hingga Mei 2023, Polda Kepulauan Riau menangkap 181 tersangka perdagangan orang. Namun, penegakan hukum dinilai masih setengah hati karena belum berhasil mengungkap dalang di balik sindikat. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Pakar UGM: Gugatan JR Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Kacaukan Penegakan Hukum |Republika OnlineTak ada kerugian hak konstitusi para pemohon JR kewenangan kejaksaan.
Read more »
Aktivis Dorong Adanya UU Keadilan Iklim. Ini AlasannyaWAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Pikul mendorong pemerintah agar membuat Undang-Undang Keadilan Iklim untuk menekankan prinsip keadilan iklim dalam peraturan pemerintah.
Read more »
Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan AsetMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah masih terus menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana diproses DPR RI. Nasional RUUPerampasanAset
Read more »
Melkiades Minta Pemerintah Perketat Pemberian Visa, Cegah Penyalahgunaan Pengiriman TKI IlegalTindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mengirim TKI ilegal ke luar negeri masih terjadi. Salah satunya melalui penyalahgunaan visa turis, ziarah hingga umroh.
Read more »