Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) melakukan pemeriksaan ...
Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu . ANTARA/Aji Cakti.
Penajam Paser Utara, Kalimanta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara melakukan pemeriksaan terhadap semua bangunan di IKN Nusantara pada Juli 2024 untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni. Danis menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan lampu dan aliran air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bangunan-bangunan di IKN Nusantara layak untuk dihuni. "Pengujian tersebut dilakukan sebelum peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara," katanya.
Pembangunan 36 rumah tapak jabatan menteri selesai pada Juni 2024, di mana per 17 Agustus realisasi konstruksinya mencapai 22,68 persen.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kementerian PUPR: Bendungan Sepaku Semoi IKN dilengkapi PLTS terapungDirektur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Adenan Rasyid mengungkapkan Bendungan ...
Read more »
Kementerian PUPR: Terowongan bawah laut IKN mulai dibangun pada 2024Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan pembangunan ...
Read more »
UI lakukan pemeriksaan kesehatan gratis pekerja konstruksi IKNUniversitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPM) melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja ...
Read more »
RUU IKN bahas penghapusan Pulau Balang dari wilayah IKNMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RUU IKN yang baru ...
Read more »
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
Read more »
Revision of the IKN Law, the Future President Cannot Immediately Stop the Development of IKNThe government contains nine main changes in Draft Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. These include strengthening the position of the Authority, facilitating investment, and guaranteeing the continuity of the IKN.
Read more »