Kemenkeu Klarifikasi Perbedaan Data dengan Mahfud MD
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan meningatkan bahwa DPR saling mengetahui dosa-dosa orang dalam menjalani jabatannya. Berikut selengkapnya.Donald Trump resmi didakwa melakukan suap sebesar 1,9 miliar rupiah kepada bintang porno Stormy Daniels jelang Pemilu Amerika Serikat pada 2016 silam.Musisi Ahmad Dhani menyebut mantan vokalis band Dewa 19, Once Mekel tak membayar royalti saat menyanyikan lagu ciptaannya. Berikut klarifikasi dari vokalis Once.
Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta Kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat pagi yang kini statusnya menjadi siaga.Satreskrim Polres Gowa berhasil menangkap 29 terduga pelaku pemanahan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang menewaskan seorang buruh tani.Jokowi mengaku turut sedih atas batalnya perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Jokowi meminta semua pihak tidak saling menyalahkan satu sama lain.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemenkeu Klarifikasi Soal Perbedaan Data dengan MahfudKemenkeu buka suara ihwal perbedaan data yang disampaikan Sri Mulyani dan Mahfud Md, terkait surat berisi transaksi janggal Rp 349 triliun.
Read more »
Kemenkeu Jelaskan Perbedaan Angka Transaksi Janggal dengan Mahfud Md |Republika OnlineKemenkeu tidak menerima surat PPATK yang dikirimkan ke aparat penegak hukum.
Read more »
Irjen Kemenkeu panggil 47 pegawai Kemenkeu untuk konfirmasi LHKInspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengatakan telah memanggil sekitar 47pegawai Kementerian keuangan untuk mengkonfirmasi informasi ...
Read more »
Irjen Kemenkeu Panggil 47 Pegawainya untuk Konfirmasi LHKPemanggilan pegawai Kemenkeu ini menjadi bagian dari pengawasan rutin yang terus dilakukan Irjen Kemenkeu.
Read more »
Irjen Kemenkeu Beberkan Tiga Model Lini Pengawasan Pegawai Kemenkeu BermasalahInspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem kerangka kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pegawainya.
Read more »
Komisi XI DPR Pertanyakan Perbedaan Data Terkait Dugaan TPPU KemenkeuKomisi XI DPR nilai penjelasan Kemenkeu terkait dugaan TPPU tidak berdasarkan fakta.
Read more »