Kemenkes menekankan bahwa regulasi merupakan metode terbaik untuk meminimalisir kandungan lemak trans di makanan
- Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan bahwa regulasi merupakan metode terbaik untuk meminimalisir kandungan lemak trans di makanan, yang diketahui meningkatkan risiko penyakit jantung.
“Di Indonesia harus diakui masih kekurangan data terkait lemak trans pada pangan. Kemenkes sangat mengapresiasi upaya dari WHO Indonesia untuk melakukan kajian kandungan lemak trans pada makanan,” ujarnya dalam sebuah konferensi di Jakarta, Selasa . Dante juga mencatat bahwa WHO menyarankan bahwa kandungan lemak trans dalam produk tidak boleh melebihi 2 gram per 100 gram total lemak. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa hampir 10 persen dari produk yang dianalisis memiliki kandungan lemak trans yang lebih tinggi dari batas ini.
Ia juga berharap bahwa pembuatan regulasi dengan melibatkan berbagai sektor dapat membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan penghapusan lemak trans sesuai dengan rekomendasi WHO.
Kemenkes Indonesia Lemak Apa Itu Lemak Trans Lemak Trans Adalah
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Urbanisasi Tak Melulu Munculkan Masalah, BKKBN: Bisa Pula Datangkan BerkahBKKBN sebut ada sisi berkah atau bonus kalau urbanisasi direncanakan dan diperkuat dengan regulasi.
Read more »
Waspada Penipuan Phising Mengatasnamakan SATUSEHAT Kemenkes RIKemenkes mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan phising lewat email dengan mencatut nama SATUSEHAT dari Kemenkes.
Read more »
Regulasi AFC Sebut Tim Peserta Piala Asia U-23 Tak Bisa Protes Keputusan Wasit Karena IniBerita Regulasi AFC Sebut Tim Peserta Piala Asia U-23 Tak Bisa Protes Keputusan Wasit Karena Ini terbaru hari ini 2024-04-16 20:40:11 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Ahli Keuangan Sebut Bansos Langgar Regulasi Belanja APBN, Sayangkan Tak Disoal di Sidang PilpresKubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud disebut tidak mempersoalkan regulasi belanja APBN dalam proses sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.
Read more »
UNESCO Sebut Regulasi Jadi Tantangan Pemerintah dalam Tangani HoaksEra digitalisasi dan kehadiran media sosial telah memfasilitasi penyebaran informasi kepada masyarakat, tak terkecuali hoaks. UNESCO menyebut bahwa hal ini perlu diatasi dengan upaya moderasi konten melalui regulasi yang diatur oleh pemerintah.
Read more »
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Distribusi APD di Kemenkes Lebihi StandarPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Read more »