Target cepat penyusunan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan memunculkan kekhawatiran minimnya partisipasi publik.
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan diminta transparansi dan lebih terbuka kepada publik terkait aturan turunan UU Kesehatan.
Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Sarmidi Husna mengatakan peraturan turunan sebuah UU seperti Peraturan Pemerintah berkaitan dengan kepentingan publik, terlebih PP untuk UU Kesehatan.Berdasarkan rencana awal diumumkan Kemenkes, akan terdapat 108 aturan turunan UU Kesehatan yang didominasi bentuk PP yang ditargetkan selesai pada September 2023.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fahri Bachmid: Perlu Dorong Pembentukan Undang-Undang Transisi Kepresidenan RIKepentingan nasional mensyaratkan agar peralihan jabatan Presiden tersebut dilakukan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
Read more »
Fahri Bachmid Dorong Pembentukan Undang-Undang Transisi Kepresidenan RIPakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. memberikan pandangan akademik bahwa kebutuhan ketatanegaraan menjelang Pemilu 2024 mendatang adalah bagaimana merumuskan pranata proses peralihan kekuasaan eksekutif secara tertib, damai, dan bermartabat dalam lingkungan jabatan kepresidenan RI pascapemilu 2024 mendatang dengan merumuskan sebuah Undang-Undang Transisi Kepresidenan.
Read more »
Kanada Keluarkan Peringatan Perjalanan bagi Penduduk LGBTQ yang Kunjungi ASPemerintah Kanada mengeluarkan peringatan setelah sejumlah undang-undang anti-LGBTQ disahkan di AS.
Read more »
Ada Regulasi untuk Melindungi Honorer dari PHK jika RUU ASN Belum Disahkan Tahun IniPengesahan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) sangat dinantikan honorer maupun PPPK.
Read more »
Indonesia dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Penempatan NakesBP2MI dan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi menandatangani perjanjian Implementing Arrangement tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Indonesia.
Read more »
Kemenkes Klaim Bakal Sesuaikan Standar Kualitas Udara RI Seperti WHOKemenkes mengklaim pemerintah bakal berupaya menyesuaikan standar batas aman partikult meter (PM) 2,5 terbaru yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Read more »