KORUPSI yang dilakukan kepala daerah jelang pemilihan umum memang merupakan perilaku laten yang dilakukan penjabat khususnya kepala daerah
. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah mengatakan menjelang pemilu pergerakan modal politik semakin besar sehingga akan semakin didorong untuk memenuhi modal tersebut.
Menurutnya, biaya politik yang tinggi tersebut harus menjadi perhatian serius karena semakin memperlebar peluang para elite untuk melakukan korupsi sehingga penting untuk mulai mempertimbangkan revisi UU Partai Politik. “Dengan momentum pemilu yang makin dekat persoalan biaya politik yang tinggi memang lebih tinggi sebelum pemilu. Tapi sebetulnya pasca pemilu korupsi juga terjadi untuk mengembalikan modal politiknya. Maka sebetulnya untuk memperkecil peluang korupsi itu juga dipengaruhi kerja dan pengelolaan di partai politiknya,” ungkapnya, Sabtu .
“Masalah biaya politik yang besar itu diperparah dengan rekrutmen parpol yang tidak berjalan baik makanya calon yang tidak punya elektabilitas yang bertumpu pada politik uang. Kalau saja parpol bisa memainkan fungsinya dengan dengan baik termasuk memberikan pendidikan politik yang baik ini bisa ditekan," lanjutnya.Selain itu pengelolaan anggaran partai politik juga sangat berpengaruh.
“Biaya politik mahal bisa ditekan tergantung dengan reformasi parpol kita. Iuran parpol kita tidak berjalan seandainnya itu berjalan maka itu mandiri dan bisa menekan biaya politik yang lebih minim. Kita dulu ada wacana parpol dibiayai oleh APBN agar bisa dikontrol. Kiat tidak pernah serius melakukan perbaikan parpol. kita tidak pernah serius perbaikan UU parpol,” tukasnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Verifikasi Prima oleh KPU Disoalkan Parpol LainPROSES verifikasi terhadap Partai Prima sebagai upaya menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 disoalkan oleh Parsindo
Read more »
Lagi, KPU Digugat Perdata Partai yang Gagal Ikuti Pemilu 2024Partai Republik menjadi partai politik ketiga yang menggugat KPU secara perdata setelah Partai Prima dan Partai Berkarya. Polhuk AdadiKompas
Read more »
PDIP Tolak Penggunaan Politik Identitas demi Kekuasaan PolitikPDIP memastikan Baitul Muslimin Indonesia dan PDIP betul-betul memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. - Halaman 1
Read more »
PDIP Buka Opsi Gabung Dua Koalisi Parpol yang Ada Saat Ini |Republika OnlinePDIP dipastikannya akan menjalin kerja sama politik dengan partai lain.
Read more »
Dianggap Masih Buram NasDem Sebut Koalisi Besar Bukan AncamanKepentingan masing-masing lima partai politik menjadi kendala untuk membentuk koalisi besar atau koalisi kebangsaan.
Read more »
Strategi Prabowo Bentuk Koalisi Besar Hingga Temui Susi Pudjiastuti, Mampu Dongkrak Elektabilitas?Pengamat Politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkapkan Prabowo mencoba untuk...
Read more »