Industri sawit saat ini sedang khawatir akibat adanya tiga perusahaan sawit yang tersandung kasus kebijakan minyak goreng di Kejaksaan Agung.
Dalam hasil kajian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance , kebijakan pengendalian harga minyak goreng sudah salah sasaran sejak awal.
Padahal, kapasitas pasar ritel modern hanya bisa memenuhi kapasitas konsumsi nasional sekitar 10% dari kebutuhan rumah tangga sebesar 3,9 juta kilo liter per tahun atau 325 juta liter per bulan. Faktor infrastruktur yang menjadi penyebab tidak efektifnya subsidi minyak goreng sejalan dengan fakta kebutuhan minyak goreng rumah tangga yang sebagian besar dalam bentuk minyak curah.
Terkait adanya risiko penyelundupan, INDEF bahkan sudah memberikan peringatan ketika pemerintah membuat kebijakan DMO-DPO Kelapa Sawit .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kejaksaan Agung: Pemanggilan Airlangga Hartarto Tidak Ada Kaitannya dengan PolitikKejaksaan Agung RI menegaskan penanganan perkara korupsi yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus murni penegakan hukum dan tidak terkait dengan politik.
Read more »
Kejagung Tepis Ada Motif Politik dalam Pemanggilan Airlangga HartartoKejaksaan Agung menegaskan pemanggilan Airlangga Hartarto tidak terkait politik.
Read more »
Kejagung Tegaskan Pemeriksaan Airlangga Hartarto dan Muhammad Lutfi Bukan PesananKejaksaan Agung membantah jika pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto dan pemanggilan Muhammad Lutfi bernuansa politis.
Read more »
BI Sebut Industri Pengolahan Jadi Ujung Tombak Daya Dukung Industri di JatengPertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh konsumsi domestik dan investasi.
Read more »
Kejagung tegaskan penanganan kasus korupsi tidak terkait politikKejaksaan Agung RI menegaskan penanganan perkara korupsi yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) murni penegakan hukum dan tidak ...
Read more »
Soal PPDB Zonasi, Nadiem: Itu Bukan Kebijakan Saya, tapi Pak MuhadjirMendikbud Ristek Nadiem Makarim sebut kebijakan PPDB lewat zonasi bukan kebijakan yang dibuat olehnya. Tapi, kebijakan di masa Muhadjir Effendy
Read more »