Kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal Polemik Al-Zaytun: Jadi Kewenangan Nasional

Kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal Polemik Al-Zaytun: Jadi Kewenangan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan bahwa polemik Al-Zaytun akan ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bareskrim Polri, dan Menko Polhukam.

Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, untuk fokus menjaga kondusifitas di wilayah tersebut. "Jadi kasus Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Senin, . Bareskrim Polri, dan Menko Polhukam akan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat terkait potensi pasal-pasal pidana yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bocoran Harga Tiket Kereta Cepat dari Ridwan Kamil: Mendekati Rp 300 RibuGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) memberikan bocoran harga Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Read more »

[Full] Penjelasan Ridwan Kamil Usai Rapat dengan Menko Polhukam Soal Ponpes Al ZaytunGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan terkait kondisi yang terjadi di Ponpes Al Zaytun Indramayu.
Read more »

Begini Kata Ridwan Kamil soal Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-BandungTiket gratis kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memiliki sejumlah ketentuan. Begini kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Read more »

Keputusan Terkait Al-Zaytun Diumumkan Pekan Depan, Ridwan Kamil Minta Warga Tak Demo LagiGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga tidak lagi berdemonstrasi soal kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Read more »

Ridwan Kamil Pastikan Pengusutan Polemik Ponpes Al-Zaytun Resmi Diambil Alih Pemerintah PusatGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat.
Read more »