Kasus Hukum Airlangga Dinilai Sarat Kepentingan Politis

Malaysia News News

Kasus Hukum Airlangga Dinilai Sarat Kepentingan Politis
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 91 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 40%
  • Publisher: 83%

Heru menilai, berbagai isu yang diarahkan terhadap Airlangga merupakan suatu strategi politik yang sistematik untuk menjegal manuver Airlangga menuju Pilpres 2024.

Liputan6.com, Jakarta Pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor CPO dinilai sarat kepentingan politik dilingkar Istana Kepresidenan.

"Saya menilai situasi dan tantangan persoalan hukum yang dihadapi oleh Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian yang memiliki political value yang semakin kuat jelang Pilpres 2024, merupakan suatu pengkondisian politik yang sangat jelas terlihat. Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana", ungkap Heru saat dihubungi Kamis .

Heru mempertanyakan dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut yang kesannya sangat dipaksakan dan berbau upaya kriminalisasi. Hal yang sama diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, di mana dirinya menilai pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto menjadi tanda tanya besar bagi publik, apa sebenarnya kesalahan dari Airlangga.Menurut Adi, jika memang persoalan minyak goreng yang menjadi alasan pemanggilan maka dinilai sangat absurd, sebab kebijakan tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan politik yang pastinya sudah disepakati dalam rapat-rapat kabinet.

Airlangga Hartarto menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi terkait kasus mafia minyak goreng, yakni tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil dan turunannya di industri kelapa sawit. Awalnya, Kejagung menjadwalkan pemeriksaan perdana Airlangga Hartarto pada 18 Juli 2023. Namun, dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada hari ini.

"Karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung beban kerugian diberikan kepada tiga korporasi ini, tidak dibebankan kepada para terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kami menggali dari sisi-sisi kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan ini," jelas Ketut.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Menara BTS Dinilai Tebang PilihPengusutan Kasus Dugaan Korupsi Menara BTS Dinilai Tebang PilihLembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia mengajukan permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi proyek menara BTS. Praperadilan diajukan agar kasus itu dibuka seterang-terangnya. Polhuk AdadiKompas
Read more »

Jejak Pendidikan Airlangga Hartarto, Ketum Golkar Jebolan Kanisius yang Diperiksa di Kasus CPOJejak Pendidikan Airlangga Hartarto, Ketum Golkar Jebolan Kanisius yang Diperiksa di Kasus CPO TempoTekno
Read more »

[FULL] Airlangga Hartarto Diperiksa Terkait Korupsi Minyak Goreng | Laporan Khusus[FULL] Airlangga Hartarto Diperiksa Terkait Korupsi Minyak Goreng | Laporan KhususMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi minyak goreng
Read more »



Render Time: 2025-03-05 01:12:19