Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai wajib terus mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset demi melindungi kepentingan masyarakat.
dinilai harus terus mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana demi melindungi masyarakat dalam jangka panjang dan bukan hanya menjelang pemilihan umum ., transaksi uang kartal dan segala macamnya. Pemilu itu hanya musiman," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Julius Ibrani, dalam keterangannya saat dihubungi Kompas.com, Senin .
"Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa , tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," kata Bambang "Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak," lanjutnya diikuti tawa anggota Komisi III lainnya yang juga hadir dalam rapat.
Ia mengeklaim, saat ini pemerintah tengah melakukan harmonisasi ke beberapa kementerian terkait naskah akademik dan draf RUU tersebut. “RUU Perampasan Aset ini menjadi agenda penting untuk dapat segera dibahas, dan diundangkan,” ujar dia.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sepekan, Jokowi dorong RUU Perampasan Aset hingga Rafael ditahanSelama sepekan (3-8 April), berbagai peristiwa hukum telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera menyelesaikan ...
Read more »
Video: 2 Alasan RUU Perampasan Aset & PTUK Ditakuti Koruptor!2 Alasan RUU Perampasan Aset & PTUK Ditakuti 'Maling Uang Rakyat'
Read more »
Jika UU Perampasan Aset Disahkan, Apa Saja Aset yang Bisa Dirampas Negara?Dalam RUU Perampasan Aset itu ada 11 jenis aset yang bisa dirampas negara. Salah satunya disebut Febri cukup mengejutkan yaitu di Pasal 2 angka (1) huruf (k). Jenis aset apakah itu?
Read more »
Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap GimikKeluhan Menko Polhukam Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset dianggap gimik karena draf rancangan beleid itu belum sampai ke DPR.
Read more »
5 Urgensi Disahkannya RUU Perampasan AsetBelakangan, RUU Perampasan Aset kembali mencuat lantaran banyaknya kasus harta kekayaan para pejabat negara yang diduga tidak wajar.
Read more »
PBHI: Masyarakat Perlu Bergerak Duduki DPR Jika Pembahasan RUU Perampasan Aset MandekMasyarakat dinilai perlu bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk memberikan tekanan ke pemerintah dan DPR demi pengesahan RUU Perampasan Aset.
Read more »