Jokowi telah menerbitkan inpres dan keppres sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)
PRESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan instruksi presiden dan keputusan presiden sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu . Dua aturan itu mengamanatkan 19 kementerian/lembaga untuk memberikan pemulihan bagi korban dan keluarga korban.
“Presiden tahu bahwa masyarakat dan korban pelanggaran HAM berat menunggu pelaksanaan rekomendasi PPHAM. Ini wujud keseriusan Presiden Jokowi dalam mendengarkan aspirasi korban” kata Jaleswari atau kerap disapa Dani, melalui keterangan tertulis, Jumat .Dalam Inpres No 2 Tahun 2023, terdapat 19 Kementerian dan Lembaga pemerintah yang diberi dua tugas untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM.
Dalam memastikan hak-hak korban dan keluarga terpenuhi serta menjamin pelanggaran HAM berat tidak terulang, Dani menjelaskan akan ada tim pemantau PPHAM yang diatur dalam Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Didesak Tetapkan Tragedi Kanjuruhan Sebagai Pelanggaran HAM BeratDesakan itu muncul setelah putusan sidang tragedi Kanjuruhan yang dinilai jauh dari rasa keadilan masyarakat, khususnya keluarga korban.
Read more »
Jokowi Bentuk Tim Pemantau Pelanggaran HAM, Diketuai SesmenkopolhukamPresiden Jokowi terbitkan Keppres tentang Tim Pemantau Pelanggaran HAM. Tugas dari tim pemantau ini adalah penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM.
Read more »
Ini Langkah Jokowi Bereskan Pelanggaran HAM Berat Masa LaluPresiden Joko Widodo telah memberikan tindak lanjut temuan rekomendasi tim penyelesaian non-Yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu (PPHAM).
Read more »
Jokowi Tunjuk Mahfud MD Pimpin Tim Pemantau Penyelesaian HAM BeratJokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran HAM.
Read more »
Mahasiswa Beri Ultimatum Agar Tragedi Kanjuruhan Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM BeratMahasiswa di Kota Malang menggelar demonstrasi menuntut Tragedi Kanjuruhan ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat.
Read more »
Ratusan Mahasiswa Tuntut Tragedi Kanjuruhan Masuk Dalam Pelanggaran HAM BeratDalam orasinya, mahasiswa masih menyoroti penyelesaian Tragedi Kanjuruhan yang hingga saat ini masih belum memberikan rasa keadilan bagi para korban
Read more »