Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satunya terkait Wakil Menteri KKP.
Dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2023 Pasal 1 yang dilihat VIVA, tercatat bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dipimpin oleh menteri.
Selanjutnya, Pasal 2 dalam Perpres itu menyatakan bahwa menteri dapat dibantu wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden RI."Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada menteri. Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan," bunyi Perpres seperti dikutip VIVA pada Minggu, 18 Juni 2023.
Adapun, ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat meliputi membantu menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada Pasal 4 diatur terkait tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Tugas tersebut diberikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Teken Perpres Soal Kementerian Kelautan dan Perikanan: Ada Jabatan Wakil MenteriJokowi resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang KKP. Dalam Perpres tersebut diatur mengenai jabatan Wakil Menteri KKP
Read more »
Bantuan Jepang, Kapal Pengawas Orca 5 Tiba di Perairan IndonesiaKapal pengawas hibah dari Pemerintah Jepang kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah tiba perairan Indonesia.
Read more »
KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Berbendera Malaysia di Selat MalakaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal illegal fishing berbendera Malaysia.
Read more »
Kabar Baik, Jokowi Naikkan Tukin PNS di Sejumlah KementerianBeberapa kementerian yang mengalami kenaikan a.l. Kementerian PANRB, Kementerian PPN, BPKP.
Read more »
Tingkatkan Ekonomi Pelaku Usaha Perikanan, Kementerian KP Tetapkan 22 Lokasi SFVKementerian KP menetapkan 22 lokasi SFV di beberapa wilayah di Indonesia untuk mendukung implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.
Read more »
Korupsi Tukin di Kementerian ESDM, Sri Mulyani: Itu Tanggung Jawab Kementerian Masing-masingKPK menyatakan, kasus dugaan korupsi tukin Kementerian ESDM tersebut merugikan negara sekitar Rp 27,6 miliar.
Read more »