Presiden Indonesia Joko Widodo, Jumat (28/6) memerintahkan audit terhadap pusat-pusat data pemerintah setelah para pejabat mengatakan sebagian besar data yang terkena serangan siber ransomware baru-baru ini tidak di-back-up, sehingga memperlihatkan kerentanan negara terhadap serangan...
ILUSTRASI - Lebih dari 230 lembaga publik, termasuk kementerian, terkena dampak serangan siber ransomware, namun pemerintah Indonesia menolak membayar uang tebusan $8 juta yang diminta untuk memulihkan data yang terenkripsi tersebut.Print
Menanggapi serangan siber tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Indonesia mengatakan bahwa presiden menginstruksikan lembaga tersebut untuk memeriksa pusat-pusat data negara. Juru bicara BSSN tidak segera menjawab ketika ditanya apakah data terenkripsi tersebut dapat dipulihkan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Perintahkan Pusat Data Nasional Diaudit Imbas Kena RansomwareKepala Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya mendapat permintaan dari Presiden Jokowi untuk melakukan audit mendalam pada tata kelola PDN.
Read more »
Presiden Jokowi minta BPKP audit tata kelola Pusat Data NasionalPresiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah terjadinya ...
Read more »
Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Buntut PeretasanPresiden Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola PDN buntut peretasan.
Read more »
Presiden Jokowi Minta Audit Tata Kelola PDNPresiden Jokowi meminta ada audit tata kelola Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya sembari memulihkan kelumpuhan.
Read more »
Wapres Perintahkan Investigasi soal Server Pusat Data Nasional DiretasWapres Ma'ruf Amin menginstruksikan investigasi terus dilakukan setelah server PDN Kominfo alami serangan siber ransomware.
Read more »