Jokowi kembali menyatakan kegeramannya atas penggunaan APBN dan APBD yang tidak tepat sasaran dan lebih banyak terserap di program birokrasi dan rapat-rapat.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Hal ini Jokowi sampaikan di hadapan para menterinya saat penyerahan LHP atas LKPP dan IHPS Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Juni 2023. 'Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan, justru habis banyak di birokrasi,' ujar Jokowi di Istana Negara, Senin.
'Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Banyak, ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu, ya, 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik,' kata Jokowi.Dalam kesempatan itu, Jokowi berpesan agar APBD dan APBN terserap di program yang fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Beda Pandangan Kementerian Keuangan Vs Demokrat soal Silpa APBN JokowiKementerian Keuangan dan Partai Demokrat memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa dalam (APBN).
Read more »
Pemerintahan Jokowi Belanjakan APBN Rp1.005 Triliun, Buat Apa saja?Pemerintahan Presiden Jokowi secara total sudah membelanjakan dana APBN Rp1.005 triliun per Mei 2023. Buat apa saja?
Read more »
Jokowi Geram Kementerian dan Pemda Masih Hamburkan Uang untuk Perjalanan DinasPresiden Jokowi mengingatkan para pejabat Kementerian, Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggunakan uang APBN/APBD untuk merealisasikan program.
Read more »
APBN Mei 2023 Surplus Rp 204,3 TriliunSurplus APBN ini berarti pendapatan atau penerimaan lebih besar dibanding jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah.
Read more »
Jokowi: Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat, Bukan untuk Biayai BirokrasiPresiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua menteri dan kepala lembaga negara untuk serius mengelola anggaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, dia menemukan banyak anggaran yang habis untuk membiayai birokrasi.
Read more »