Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantongi pemerintah daerah mana saja yang belum melakukan realokasi dan refocusing anggarannya untuk penanganan COVID-19
anggarannya untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap sosial-ekonomi.
"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum adadalam situasi yang tidak normal ini," tuturnya saat membuka Rapat Sidang Paripurna, Selasa .anggaran dalam APBD-nya untuk penanganan wabah COVID-19. Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur kepala daerah yang dimaksud.
Jokowi memang sudah beberapa kali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing anggarannya baik dalam APBD maupun APBN. Semua anggaran harus difokuskan pada penanganan COVID-19.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Geram Masih Ada Kepala Daerah Belum Alokasikan Dana Corona'Saya melihat, setelah saya cermati, saya mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual,' kata Jokowi.
Read more »
Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi Virus Corona, Jokowi Minta Mendagri Ingatkan Kepala Daerah - Tribunnews.comPandemi Virus Corona memiliki dampak besar untuk kehidupan dunia hingga ancaman krisis pangan, Jokowi minta Mendagri ingatkan kepala daerah.
Read more »
Jokowi: 103 Daerah Belum Anggarkan Jaring Pengaman Sosial |Republika OnlineMendagri dan Menkeu diminta tegur daerah yang belum siapkan jaring pengaman sosial
Read more »
Jokowi Sebut Data Corona Masih Belum Sepenuhnya TerpaduPresiden Joko Widodo mengatakan data tentang penanggulangan virus corona masih banyak yang perlu dibenahi karena belum sepenuhnya terpadu.
Read more »
Lonjakan Kasus dan Perintah Jokowi Antisipasi Puncak Pandemi |Republika OnlineTotal kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga Senin, 4.557 kasus.
Read more »
Guru Honorer Non-K2 Minta Kado ke Pak Jokowi, Tetapi Bukan SepedaPara guru honorer non-K2 berharap Presiden Jokowi menerbitkan NIP PPPK agar mereka bisa ikut seleksi PPPK tahap kedua. guruhonorer
Read more »