Adanya Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan dapat memudahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
. Saat ini pembahasan RUU tersebut berhenti di DPR RI 3 tahun sejak diajukan oleh pemerintah.
"Saya harapkan dengan UU Perampasan Aset itu akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas," tambah Jokowi.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga meminta DPR agar mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dengan adanya undang-undang tersebut, menurutnya pemerintah akan lebih mudah memberantas korupsi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Dapat Restu Jokowi, Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset |Republika OnlineJokowi menilai pengesahan RUU Perampasan Aset akan mudahkan penyelesaian TPPU.
Read more »
Jokowi: RUU Perampasan Aset Terus Kita Dorong agar Segera Diselesaikan DPRPembahasan RUU Perampasan Aset saat ini belum dapat berjalan maksimal karena belum ada surpres yang dikirim ke DPR.
Read more »
Jokowi Dorong DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan AsetJokowi mendorong DPR RI segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi.
Read more »
Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPRMenurut Jokowi, dengan adanya UU Perampasan Aset maka aparat penegak hukum akan lebih mudah dalam menindak pidana korupsi.
Read more »
Jokowi Minta DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan AsetJokowi meminta DPR untuk segera dapat menyelesaikan RUU Perampasan Aset yang diinisiasi pemerintah
Read more »
?Benny K Harman Semangati Mahfud MD Agar Mendorong Jokowi Bikin Perpu Perampasan AsetBenny K Harman menilai jika Jokowi bikin Perpu Perampasan Aset, maka transaksi janggal Rp 349 T di Kemenkeu bisa disita untuk angkat PPPK, Nakes, gutru kon...
Read more »