Menurut Jimly, PTUN adalah peradilan hukum, sedangkan pelanggaran etik bukanlah perkara hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai “salah alamat” atau salah sasaran.
Dalam putusan nomor 08/MKMK/L/05/2024 itu, Anwar dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik terkait dugaan konflik kepentingan dengan seorang pengacara bernama Muhammad Rullyandi karena kapasitasnya sebagai pihak berperkara dalam PHPU Pileg dan juga ahli dari tim kuasa hukum Anwar dalam gugatan di PTUN.
Ridwan menjelaskan bahwa pada dasarnya, MKMK tidak dapat mencampuri kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa dan memutus perkara Anwar terkait pemberhentiannya. “Pertama, tidak ada Keputusan Presiden karena kalau dia diberhentikan sebagai anggota maka perlu Keppres dan itu bisa diperkarakan. Sedangkan dia diberhentikan sebagai ketua, lalu ada rapat internal untuk memilih ketua baru maka tidak ada keppresnya, sehingga tidak bisa dijadikan objek perkara di PTUN,” ucapnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jimly: Gugatan Anwar Usman di PTUN salah alamatMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai ...
Read more »
Mantan Ketua MK Jimly Sebut Gugatan Anwar Usman di PTUN Salah Kamar, Begini PenjelasannyaBerita Mantan Ketua MK Jimly Sebut Gugatan Anwar Usman di PTUN Salah Kamar, Begini Penjelasannya terbaru hari ini 2024-07-07 17:59:47 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Jimly Asshiddiqie Sebut Gugatan Anwar Usman ke PTUN Salah Alamat, Ini AlasannyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta salah alamat
Read more »
MKMK: PTUN tak berwenang adili putusan MKMK soal Anwar UsmanMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili putusan MKMK yang berhubungan ...
Read more »
Soal Pengajuan Ahli di PTUN, MKMK Tegaskan Hakim Anwar Usman Punya Hak Mendapatkan KeadilanMKMK) menilai, sebagai WNI, Hakim Anwar Usman memiliki hak untuk menghadirkan ahli dalam gugatannya di PTUN Jakarta
Read more »
Isu Tambang, Antara Ideologi dan FikihSoal lingkungan, bagi para kiai, bukan soal ideologi, melainkan soal kalkulasi maslahat yang terbuka pandangan berbeda.
Read more »