Keputusan ormas Nahdlatul Ulama menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara menuai kritik dan kontroversi dari kalangan akar rumputnya sendiri. Kekecewaan atas keputusan itu mengemuka dari Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana mayoritas warga yang juga Nahdliyin telah merasakan pahitnya menjadi korban tambang.
Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara menuai kritik dan kontroversi dari kalangan akar rumputnya sendiri.
"Kalau pada akhirnya PBNU tetap mengelola tambang, maka segenap warga NU harus memastikan bahwa pengelolaannya memberikan wajah baru pengelolaan yang bisa meminimalisir dampak lingkungan, dan hasilnya dikembalilan untuk kemaslahatan umat yang jauh lebih besar dari dampaknya," kata Ketua GP Ansor Purworejo, Muhammad Hidayatullah.
, Suaedy secara garis besar berargumen bahwa umat berhak mengelola tambang, setelah selama ini "disingkirkan oleh sekularisme dan liberalisme". Menurut Bahlil, PBNU akan mendapat jatah di lahan bekas tambang batubara PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur. Namun ketika mendengar keputusan para petinggi NU untuk mengelola tambang batubara, Tabudin mengaku “lebih dari kecewa”.
Warga NU lainnya, Muhammad Hidayatullah mengatakan sikap NU tersebut telah menjadi perdebatan yang cukup intens di kalangan akar rumput. “NU punya beban moral besar ketika masuk ke wilayah yang destruktif ini. Menurut saya, keputusan ini perlu diukur lagi,” kata dia. "Ini malah menjadikan posisi kader-kader NU di bawah yang selama ini membersamai masyarakat pada posisi sulit, bimbang," kata Hidayatullah.
“Jangan sampai pemberian seperti itu justru akan menyandera NU. Bukannya untuk kemaslahatan umat, malah ada hal lain yang terganggu, misalnya peran kontrol terhadap pemerintah,” kata dia. "Jika NU diberi konsesi di tengah pemukiman tentu saja kami tidak akan mau, atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat, tentu tidak bisa, tentu kita tidak mau,” kata Yahya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan keputusan perihal ini sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Senada, Huria Kristen Batak Protestan juga mengatakan “tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang”.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Beri Izin Ormas Kelola Tambang, Begini Respons Ketum PBNUPBNU memberikan apresiasi tinggi pada Presiden Jokowi atas izin tambang bagi ormas. Disebutnya hal ini langkah berani dalam perluasan pemanfaatan SDA.
Read more »
PBNU: Izin tambang untuk ormas merupakan upaya berani Presiden JokowiKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden ...
Read more »
PBNU Menilai Izin Tambang untuk Ormas Suatu Langkah Berani dari JokowiJPNN.com : Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Jok
Read more »
PBNU Jadi Ormas Agama Paling Pertama Minta Izin Tambang ke PemerintahPBNU menjadi organisasi pertama yang minta izin tambang dari pemerintah usai Jokowi memberikan karpet merah bagi mereka mengelola kekayaan alam tersebut.
Read more »
Soal ormas keagamaan peroleh izin tambang, PBNU: Wong kami butuhPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons kabar soal organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari ...
Read more »
Dulu Bilang Haram, Beda Sikap PBNU soal Eksploitasi Alam Usai Ormas Dapat Izin Kelola TambangGus Yahya membenarkan kalau organisasinya telah ajukan izin untuk mengelola tambang pada pemerintah. Menurutnya ada kebutuhan yang cukup besar untuk memenuhi hajat warganya.
Read more »