PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons hujan kritik terhadap Revisi Undang-Undang UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Revisi UU TNI
Beberapa tahun silam masih ada ribuan hektare sawah yang subur sebagai andalan hidup warga. Setelah terjadi banjir rob, sawah tak lagi dapat ditanami, bahkan hilang menjadi lautan.Agus mengatakan prajurit sejatinya ditugaskan untuk operasi militer tetapi juga operasi militer selain perang. Dia menekankan hal itu sudah diatur dalam aturan perundang-undangan.
"Saya rasa semuanya itu sudah terjabarkan di situ tugas-tugas TNI mulai dari mengatasi pemberontakan, mengatasi separatis, mengatasi teroris, membantu pemerintahan daerah, membantu polri, set and rescue. Kemudian juga mengamankan presiden dan wakil presiden dan keluarganya, dan mengamankan tamu negara setingkat presiden," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.
"Dampak lain dari penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil adalah timbulnya tarik menarik kewenangan/ yurisdiksi perwira yang terlibat tindak pidana apakah diadili di peradilan umum atau peradilan militer. Hal ini mengingat hingga saat ini belum ada revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,” kata Husein melalui keterangannya.KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI.
PANGLIMA TNI Agus Subiyanto menjawab kekhawatiran publik soal netralitas TNI menjelang pemilihan umum . Ia mengatakan TNI sudah membuat posko pengaduan Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengeklaim frasa tambahan dalam revisi UU TNI Yang menyatakan prajurit TNI bisa ditugaskan di kementerian lain sudah sesuai perundang undangan yang ada.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
DPR Segera Kirim Revisi UU Kementerian, TNI, dan Polri ke PemerintahDPR akan segera mengirimkan revisi Undang-undang Kementerian Negara UU TNI dan UU Polri ke pemerintah
Read more »
UU KIA Disahkan, Suami Berhak Dapat Cuti 2 Sampai 5 Hari Dampingi Istri MelahirkanDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang Undang.
Read more »
Panglima TNI: Banyak Permintaan ke Prajurit untuk Tugas NonpertahananPanglima TNI menyatakan, revisi UU TNI penting karena TNI tak lagi dwifungsi, tapi multifungsi.
Read more »
Panglima TNI: Banyak Permintaan ke Prajurit untuk Tugas NonpertahananPanglima TNI menyatakan, revisi UU TNI penting karena TNI tak lagi dwifungsi, tapi multifungsi.
Read more »
Baleg DPR Akan Bahas Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Mardani PKS: KagetPolitikus PKS Mardani Ali Sera mengaku kaget lantaran mendapat agenda rapat Badan Legislasi DPR yang membahas untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Read more »