Ini Alasan Baleg DPR Bahas Revisi Undang-Undang Desa Jelang Pemilu 2024
Supratman menyebut, kepentingan politik Pemilu 2024 itu tidak mungkin ada, terlebih kepala desa dilarang untuk dukung mendukung.
Supratman mengatakan pembahasan mengenai revisi UU Desa masih akan dibahas. Terakhir Selasa sore Baleg masih membahas di rapat panja, tetapi rapat kemudian dilanjutkan pada Senin pekan depan. Total ada enam dari sembilan fraksi yang setuju usulan itu masuk pembahasan. Tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN belum menyatakan sikap lantaran absen dalam rapat panja.
Kekinian aturan itu dicoba direvisi dengan komposisi satu kali periode selama 9 tahun, tetapi maksimal dipilih hanya untuk dua periode."Kalau sekarang bisa tiga periode selama 6 tahun setiap periodenya. Sekarang cuma dijadikan 9 tahun untuk dua kali masa jabatan. Jadi secara umum tidak ada perubahan soal waktu, kurang lebih sekitar 18 tahun," kata Supratman di Baleg usai rapat, Kamis .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dana Desa Naik Jadi Rp2 Miliar Disepakati Masuk Draf Revisi Undang-Undang Desa | merdeka.comKetua Baleg Supratman Andi Agtas memutuskan, usulan dana desa sebesar Rp2 miliar akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam draf revisi UU Desa. Adapun disetujui atau tidaknya, tergantung pembahasannya nanti bersama pemerintah.
Read more »
RUU Perampasan Aset Mandek di DPR, Jokowi: Saya Sudah Dorong Dua Kali, Masa Ulang TerusPresiden Jokowi nampak gemas dengan mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di DPR RI.
Read more »
Pendidik Berperan Memastikan Tumbuh Kembang Anak DifabelPendidikan menjadi hak semua warga nagara, termasuk anak difabel tanpa terkecuali yang dijamin oleh Undang-Undang. Dikbud AdadiKompas Kompas58
Read more »
BNPT: Ajaran Ponpes Al-Zaytun Tak Bisa Diproses Pakai UU TerorismeBNPT memandang kasus Ponpes Al-Zaytun tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme.
Read more »
Jokowi Geram Ditanya RUU Perampasan Aset, Tunjuk DPR!Tanggapan Presiden Jokowi soal RUU Perampasan Aset: 'Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR,'
Read more »
RUU Kesehatan Dinilai Merugikan, Ini Kata Fraksi Nasdem | DUA ARAHDPR kini resmi penanggung jawab penyelesaian RUUK, sesuai dengan fungsi DPR
Read more »