Ada pengakuan blak-blakan dari Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi ini bilang secara rutin mendapatkan laporan data intelijen terkait parpol.
Ucapan Jokowi menimbulkan berbagai reaksi menjelang Pemilu 2024 Ada yang khawatir. Ada juga yang menilai hal itu wajar-wajar saja. Selama data intelijen parpol itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Menurut dia, undang-undang mengatur bahwa presiden harus menerima laporan intelijen. Jokowi menekankan data-data intelijen harus dibuka kepada presiden. Indonesia, menurut Jokowi, harus menjadi negara maju, makmur, dan sejahtera. Kepemimpinan sangat menentukan. Untuk bisa meraih cita-cita itu, presiden memiliki informasi dari intelijen negara untuk mengetahui seperti apa isi dari parpol-parpol di Indonesia.
Bahkan Jokowi menyatakan semua asupan data intelijen parpol menjadi sarapan baginya. Tidak hanya terkait parpol dan politik, begitu juga dengan ekonomi dan sosial.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koalisi Sipil Desak DPR Pakai Hak Angket Usut 'Data Intelijen' JokowiKoalisi sipil mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Jokowi menyalahgunakan data intelijen.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Data Intelijen Partai PolitikPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN soal Data Intelijen ParpolKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I dan Komisi III DPR untuk menggelar audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Read more »
Moeldoko soal Koalisi Sipil Desak DPR Usut 'Data Intelijen' Jokowi: Jangan BerlebihanMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Read more »
BRIN Sebut Jokowi Terindikasi Salahgunakan Wewenang soal Data IntelijenMenurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Read more »