Ini alasan impor KRL bekas dari Jepang belum direstui
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberikan empat kesimpulan perihal belum direstuinya impor pengadaan KRL bukan baru asal Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia .
"[Impor] harus memenuhi spesifikasi teknis, yang salah satunya mengutamakan produk dalam negeri," ujar Septian di kantor Kemenko Marves, Kamis "Jadi tadi sudah disebutkan itu [impor] bisa dilakukan kalau belum bisa diproduksi di dalam negeri" tekannya BPKP juga membandingkan pada 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 yang mampu melayani 336,3 juta penumpang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Impor kereta: Kementerian Luhut 'tidak merekomendasikan' impor KRL bekas dari Jepang - BBC News IndonesiaPemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan 'tidak merekomendasikan' impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang - mengikuti anjuran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apa alasan yang melandasinya?
Read more »
Ini Bocoran Audit BPKP yang Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas JepangAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan telah mendapat sejumlah bocoran informasi terkait hasil audit BPKP. Intip di sini.
Read more »
Ada Kabar BPKP Tak Rekomendasikan Impor KRL Bekas Jepang, Ini BocorannyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan audit terhadap rencana pembelian kereta bekas dari Jepang. Begini bocorannya.
Read more »
Ini 4 Temuan BPKP yang Bikin Impor KRL Bekas Jepang Tak DirekomendasikanAudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan impor KRL bekas Jepang tidak direkomendasikan. Ini sederet temuannya.
Read more »
BPKP Rampungkan Audit Rencana Impor KRL Bekas, Jadi Impor?Polemik rencana impor KRL bekas oleh KCI Commuter ditengahi Menko Marves Luhut Pandjaitan yang memerintahkan adanya audit sebelum realisasi kebijakan.
Read more »
BPKP Selesai Audit KRL Bekas Jepang, Jadi Impor?Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku telah selesai melakukan reviu rencana impor KRL bekas Jepang.
Read more »