IGI meminta DPR dan KPK bisa mengawasi serta mencermati segala proses yang terjadi pada penyaluran dana BOS untuk pembelajaran daring. danaBOS
jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Guru Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi serta Inspektorat mengawasi penyaluran dana BOS untuk pembelajaran daring. Dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, Pasal 9A ayat 1 point a disebutkan dana BOS bisa digunakan untuk pembelian layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pembelajaran dari rumah. Menurutnya, pasal ini menimbulkan kecurigaan IGI sebagai pendidik.
Padahal jalinan komunikasi pengajaran dan pendidikan itu tetap bisa dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet dan ketersediaan kuota data," beber Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim dalam pernyataan resminya pada Jumat Ramli mencurigai pasal 9 ayat 1 tentang pemberian layanan pendidikan daring berbayar adalah titipan dari para penyedia layanan online yang salah satu pentolannya adalah staf khusus presiden. Pembelian layanan ini oleh sekolah sesungguhnya sangat tidak diperlukan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Konfirmasi Saksi Aliran Uang untuk Tersangka Nurhadi |Republika OnlineKPK kembali memeriksa saksi terkait kasus suap dan gratifikasi terhadap Nurhadi
Read more »
KPK: Laporan Harta Kekayaan Deputi Penindakan Perlu PerbaikanDeputi Penindakan KPK Brigadir Jenderal Karyoto telah menyerahkan LHKPN terbarunya pada 8 April lalu. Namun, ada sejumlah perbaikan pada laporan tersebut.
Read more »
KPK: Status LHKPN Karyoto Masih Perlu Perbaikan |Republika OnlineKaryoto, deputi penindakan KPK yang baru dilantik, menyampaikan LHKPN pada 8 April.
Read more »
KPK Diminta Lakukan Fungsi Pencegahan Terkait Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19KPK diminta mengambil peran pencegahan korupsi terkait kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19.
Read more »
KPK Dorong Instansi Transparan Kelola Dana Bantuan Corona |Republika OnlineInstansi diminta secara rutin memperbarui data dana corona yang diterima dan kelola.
Read more »
KPK Surati Ketua Gugus Covid-19 agar Dana Publik DipublikasiKPK menyatakan dana sumbangan corona dari warga kepada instansi pemerintah bukan gratifikasi, namun harus dikelola secara transparan.
Read more »