PPDB sistem zonasi banyak menimbulkan masalah baru di banyak daerah. Wacana penghapusan kebijakan ini pun menyeruak.
Wacana soal penghapusan soal PPDB ini juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada 8 Agustus 2023, di mana Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB pada tahun depan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji justru mempertanyakan sikap Presiden Jokowi tersebut. Menurut dia, masalah utamanya bukan pada PPDB sistem zonasinya. Berdasarkan pemantauan JPPI, pelaksanaan PPDB 2023 ini kian buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Praktik manipulasi domisili, jual beli kursi, pengurangan kuota, sertifikat prestasi abal-abal, hingga surat miskin palsu, terus menjamur dan terjadi di mana-mana. Titik masalahnya selalu saja terdapat pada tiga jalur surga: jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur afirmasi.
Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab, bukan malah sibuk mencari kesalahan orang tua. Yang terjadi di lapangan adalah orang tua melakukan praktik kecurangan untuk memperoleh haknya. "Contoh sederhananya adalah seperti terjadi saat musim pemilu, semua rakyat dapat undangan untuk memberikan suara di TPS, jadi tidak perlu lagi seleksi masuk TPS, karena semua punya hak yang sama," sambungnya.
"Ini bukti indikasi bahwa Kemdikbudristek dan Pemda tidak melakukan evaluasi yang mendasar thd PPDB, adapun dilakukan hanya formalitas dan tidak ada perbaikan atau tindak lanjut yang signifikan selama ini," jelas dia kepada Liputan6.com, Jumat . Salah satu pokok pangkal masalah PPDB selama ini adalah ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia. Ini persoalan hulunya sehingga pemerintah mestinya tuntaskan ini dulu, bangun sekolah dengan basis analisis data demografis.
2 dari 2 halamanDPR Ingatkan Ada Jaminan Mutu PenggantinyaPemerintah tengah mempertimbangkan menghapus penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Terkait hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah tak gegabah dan memastikan terlebih dahulu alternatif pengganti sistem PPDB zonasi.
Huda menyebut, saat ini yang terpenting bagi dunia pendidikan adalah pemerataan kualitas mutu sekolah hingga tenaga pendidik di seluruh pelosok tanah air.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi: Dicek Mendalam Dulu Plus MinusnyaPresiden Jokowi mengakui tengah mempertimbangkan untuk menghapus PPDB sistem zonasi. Ia mengatakan kebijakan itu akan dikaji kembali secara mendalam.
Read more »
Jokowi Pertimbangkan Hapus Kebijakan PPDB Sistem ZonasiPresiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Read more »
Presiden Jokowi Pertimbangkan Penghapusan PPDB Sistem ZonasiPPDB sistem zonasi menuai permasalahan di sejumlah daerah dan memicu kritikan berbagai pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara mengenai hal ini....
Read more »
Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi, Upaya Pemerataan Berbuah Praktik ManipulasiPresiden Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Read more »
VIDEO: Ahmad Muzani Sebut Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem ZonasiSalah satu hasil pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi adalah mempertimbangkan menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan.
Read more »