Di tengah tantangan pemilu yang kian kompleks, KPU berniat tidak hanya sebatas sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi jembatan interaksi antara pemilih dengan parpol. Lalu, apa saja langkah yang ditempuh KPU?
Memasuki tahapan-tahapan Pemilihan Umum 2024 yang semakin krusial, kerja-kerja Komisi Pemilihan Umum semakin mendapat sorotan.
”Drafnya sudah relatif matang dan sudah dilakukan uji publik beberapa waktu yang lalu. Rencananya pekan depan KPU akan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah untuk mengkonsultasikan draf Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Hasyim. Untuk itulah, sejak awal dilantik, para komisioner KPU periode 2022-2027 rajin menjalin silaturahmi dengan sejumlah pihak. Bukan hanya pimpinan lembaga negara dan pemerintahan, melainkan juga media, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dengan cara itu, KPU menunjukkan bahwa KPU tidak bisa sendirian menyukseskan Pemilu 2024. KPU perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Hasyim, sebenarnya pendidikan politik bagi pemilih bukan semata-mata tanggung jawab KPU. Sebab, menurut Hasyim, yang menggerakkan pemilih datang ke tempat pemungutan suara bukan hanya kerja-kerja sosialisasi dari KPU. Pemilih memutuskan untuk memberikan suara juga karena melihat profil serta visi, misi, dan program para peserta pemilu. Jika profil serta visi, misi, dan program calon menarik, pasti masyarakat akan datang memilih ke TPS.
”Padahal, seharusnya ada interaksi timbal balik antara rakyat, masyarakat, dan pemilih dengan partai. Karena pada dasarnya partai kan organisasi politik yang dibentuk oleh masyarakat. Partai juga harus berinteraksi aktif menyerap aspirasi, mendengarkan keinginan masyarakat, sehingga apa yang dirumuskan dalam visi, misi, program itu memang apa yang dikehendaki masyarakat,” tutur Hasyim.
”Nanti pada saatnya begitu sudah tahu profil calon, kiprahnya, dan gagasan-gagasan ke depan, saya kira pemilih juga akan semakin mengerucut, memastikan dirinya untuk hadir dan memilih siapa,” kata Hasyim. ”Ini semua munculnya, kan, di tengah-tengah tahapan pemilu berjalan. Situasi ini bukan sekali ini saja. Dari pemilu ke pemilu juga sering di tengah-tengah proses tahapan berjalan ada perubahan aturan, norma, yang berkaitan dengan aspek strategis pemilu,” ujarnya.
Tak hanya soal pemilu, muncul pula wacana mempercepat Pilkada 2020 dari November 2024 menjadi September 2024. Pemerintah mewacanakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengakomodasi perubahan jadwal tersebut. Percepatan pilkada salah satunya dilakukan agar terjadi keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih pada akhir tahun 2024.
Lebih jauh, sinergi antara KPU dan Bawaslu juga dilakukan ketika membentuk PKPU. Dalam setiap pembahasan rancangan PKPU, Bawaslu turut diundang untuk mencermati usulan KPU. KPU berharap jika ada norma yang tidak disepakati, bisa disampaikan dalam proses uji publik. Sementara jika aturan sudah diterbitkan, seharusnya diuji ke Mahkamah Agung. ”Namun, kalau sudah jadi peraturan, ya ikuti saja,” ujar Hasyim.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hasyim Ays’ari: Komitmen Menjembatani Pemilih dengan Partai PolitikDi tengah tantangan pemilu yang kian kompleks, KPU berniat tidak hanya sebatas sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi jembatan interaksi antara pemilih dengan parpol. Lalu, apa saja langkah yang ditempuh KPU?
Read more »
Menjajaki Perjalanan Hidup Tokoh Nasional dari Banten KH Abdul Wahid HasyimBanten, sebuah provinsi yang kaya akan sejarah dan budaya, telah melahirkan banyak tokoh nasional yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia.
Read more »
Hasyim Ays'ari: Commitment to Bridge Voters with Political PartiesIn the midst of increasingly complex election challenges, the KPU intends not only to be an election organizer, but also to be a bridge for interaction between voters and political parties. So, what steps did the KPU take?
Read more »