Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pendaftaran tanah melalui program PTSL di Bali totalnya sebanyak 1.922.998 bidang.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkomitmen mempercepat sertipikasi terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia untuk memberi kepastian hukum, rasa aman bagi masyarakat, serta meminimalisir potensi timbulnya sengketa dan konflik pertanahan.
Sementara itu, secara spesifik untuk Kabupaten Bangli, estimasi jumlah bidangnya adalah 109.129 dengan total yang sudah terdaftar sebanyak 93,40%, yakni 101.968 bidang. Dengan demikian, kemungkinan konflik dan tumpang tindih sangat kecil. Hal ini juga diharap bisa menutup ruang gerak mafia tanah.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kementerian Haji Arab Saudi akui Jamaah Indonesia tertib dan baikKementerian Haji Arab Saudi mengakui jamaah dari Indonesia tertib dan baik, kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Bidang Ziarah Arab Saudi Muhammad Abdurrahman Al ...
Read more »
30 IKM Kediri dapat pelatihan ekspor dari Kementerian PerdaganganSebanyak 30 industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Kediri, Jawa Timur, berkesempatan mendapatkan pelatihan "Bagaimana memulai ekspor" dari ...
Read more »
Kementerian Kominfo minta anak muda Papua jangan golputKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI meminta anak muda Papua, khususnya pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 dan ...
Read more »
Pemprov Jawa Tengah Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-Turut dari BPKOpini WTP dari BPK tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Tengah Tahun 2022.
Read more »
Kepala BSKDN Harap Sumba Timur Tingkatkan Inovasi untuk Pacu Pariwisata LokalKepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan pariwisata terbukti mampu menopang perekonomian bangsa
Read more »
Setahun Lebih Diterapkan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker Evaluasi JKPSetelah lebih dari setahun diterapkan, program JKP kemudian dievaluasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Read more »