Forum Guru Besar Lintas Profesi mengajukan petisi kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani terkait Rencana Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan AdadiKompas
Para tenaga kesehatan melakukan aksi damai meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dihentikan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin . Ribuan peserta aksi yang tergabung ke dalam lima organisasi tenaga kesehatan melakukan aksi dan menuntut agar pembahasan RUU Kesehatan dihentikan. Peserta aksi menilai proses pembahasan RUU Kesehatan terkesan terburu-buru, kurang koordinasi, dan tidak transparan.
”Setelah kami membaca, menelaah, dan mendiskusikan secara saksama, dengan berbasis bukti, tentang RUU Kesehatan ini, kami mengidentifikasi sejumlah isu serius yang sangat perlu dipertimbangkan,” kata Laila.Masalah yang diidentifikasi Forum Guru Besar Lintas Profesi ini di antaranya penyusunan RUU Kesehatan tidak secara memadai memenuhi asas krusial pembuatan UU, yaitu keterbukaan/transparan, partisipatif, kejelasan landasan pembentukan , serta kejelasan rumusan.
Menurut FGBLP, berbagai aturan dalam RUU Kesehatan justru berisiko memantik destabilitas sistem kesehatan. ”Sejumlah pasal dalam RUU tidak kondusif dan menunjukkan ketidakberpihakan pada ketahanan kesehatan bangsa yang adekuat,” sebut Laila.yang tidak sesuai amanah Abuja Declaration WHO dan TAP MPR RI X/MPR/2021. Selain itu, munculnya pasal-pasal terkait ruang multibar bagi organisasi profesi.
”Kesehatan hak fundamental seluruh rakyat dan pembahasan UU memerlukan keterlibatan yang bermakna dari seluruh pihak. Namun, hingga kini mendekati waktu pengesahan yang akan diparipurnakan di DPR dalam beberapa hari ke depan, aspirasi yang berkembang tidak diberlakukan sebagaimana mestinya,” ujar Sukman.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Divestasi Saham Vale Indonesia Harus sesuai Undang-undangRencana divestasi saham PT Vale Indonesia kepada pemerintah masih terus bergulir seiring akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) perusahaan tersebut pada 2025 mendatang. Sumber:
Read more »
Revisi Undang-Undang Desa tanpa HambatanBerikut rangkuman berita, dari perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga transaksi janggal Rp 300 miliar eks penyidik KPK. MajalahTempo
Read more »
Guru besar Universitas Riau bertambah empat orang lagiUniversitas Riau (Unri) mengukuhkan empat guru besar di bidang teknik kimia di Fakultas Teknik Unri sehingga kini menjadi 94 orang. "Guru besar ...
Read more »
Tolak RUU Kesehatan, Forum Guru Besar Layangkan Petisi ke Jokowi dan Puan MaharaniForum Guru Besar Lintas Profesi (FGBLP) melayangkan petisi penolakan RUU Kesehatan pada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani
Read more »
Kemenkes Sayangkan Guru Besar Termakan Hoax Terkait RUU KesehatanKementerian Kesehatan atau Kemenkes menyayangkan sikap sejumlah guru besar yang mengkritisi dan menolak RUU Kesehatan.
Read more »
Buntut Undang Prabowo, Effendi Simbolon Dipanggil PDIP |Republika OnlineEffendi Simbolon diketahui mengundang Prabowo Subianto dalam Rakernas Marga Simbolon
Read more »