Anggota Baleg DPR Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengatakan bahwa usulan perubahan jumlah kementerian harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi serta ...
Tangkapan layar Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyampaikan pendapat dalam raker Komisi X DPR RI dengan Menpora yang ditayangkan kanal youtube Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin .
Hal ini mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk itu, perubahan jumlah kementerian harus diatur seefisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara. Kemudian, belanja pemerintah pusat harus lebih banyak alokasi belanja untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat daripada untuk birokrasi yang saat ini kenyataannya 50 persen untuk birokrasi.
Sebelumnya, Rabu , Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan adanya Revisi Undang Undang tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibahas, salah satunya karena bentuk negara Indonesia yang menganut sistem presidensial.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Praktik Money Politics agar DilegalkanAnggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI Perjuangan Hugua mengusulkan agar praktik money politics atau politik uang dilegalkan, namun dengan batasan tertentu.
Read more »
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Hugua Minta KPU Legalkan Politik Uang dalam PemiluAnggota komisi II dari fraksi PDIP, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melegalkan money politic alias politik uang
Read more »
Anggota DPR Fraksi PDIP Minta Money Politics DilegalkanAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI PerjuanganHuguameminta agar praktik money politics alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum KPU
Read more »
Anggota DPR Fraksi PDIP Minta Money Politic DilegalkanAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI PerjuanganHuguameminta agar praktik money politic alias politik uang diwajarkan saja oleh Komisi Pemilihan Umum KPU
Read more »
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU MK, PDIP Meradang Pertanyakan Tak Ada Pandangan Mini FraksiBerita Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU MK, PDIP Meradang Pertanyakan Tak Ada Pandangan Mini Fraksi terbaru hari ini 2024-05-14 14:32:36 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Anggota DPR Fraksi PDIP RUU Perampasan Aset Masih Bisa DibahasAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Johan Budi Sapto Pribowo menilai Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset masih bisa dibahas
Read more »