Kementerian ESDM belum memberi tanggapan ihwal permohonan PGAS terkait insentif harga hulu gas.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih mengkaji ihwal insentif harga khusus gas di sisi hulu pada level US$4,72 per MMBTU yang diminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk awal tahun ini.
Tutuka menuturkan kementeriannya belum memberi tanggapan ihwal permohonan PGAS tersebut. Dia mengatakan masih terdapat sejumlah pertimbangan yang mesti dipelajari untuk menetapkan keputusan terkait dengan insentif harga hulu tersebut. Direktur Utama PGAS Muhammad Haryo mengatakan persetujuan harga gas hulu itu bakal membantu kelanjutan investasi perseroan untuk menjalankan penugasan pemerintah tersebut mendatang.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pembangunan jargas ditargetkan mencapai 4 juta sambungan rumah baik melalui APBN, pembangunan mandiri oleh BUMN, dan skema KPBU. Khusus untuk KPBU, target pembangunan jargas sebanyak 2,5 juta SR. Di sisi lain, PGAS sempat melaporkan adanya penurunan margin kotor atau gross profit margin yang signifikan imbas kebijakan harga gas bumi tertentu 7 industri yang dipatok maksimal US$6 per MMBTU.
Adapun PGAS telah menyalurkan gas bumi kepada 65 kawasan industri atau setara dengan 52 persen dari total 126 kawasan industri yang beroperasi di Indonesia saat ini.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus tunjangan kinerja Kementerian ESDM: 'Untuk cegah korupsi, tapi malah dikorupsi' - BBC News IndonesiaKasus korupsi tunjangan kinerja yang melibatkan 10 pegawai di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai menggambarkan bahwa upaya mereformasi birokrasi “belum berhasil dan masih tertatih-tatih”, kata pegiat antikorupsi dan pengamat kebijakan publik.
Read more »
KPK Kembali Panggil Plh Dirjen Minerba Terkait Korupsi Tukin di Kementerian ESDMKPK menyatakan, Plh Dirjen Minerba Idris Froyoto Sihite akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian ESDM.
Read more »
KPK Cegah 10 ASN Kementerian ESDM ke Luar NegeriKPK menyidik kasus manipulasi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM tahun 2020-2022. KPK menduga kasus ini merugikan negara miliaran rupiah.
Read more »
KPK Cegah 10 Tersangka Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM ke Luar NegeriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah 10 orang tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) untuk bepergian ke luar negeri.
Read more »
10 Pegawai Kementerian ESDM Terlibat Kasus Tukin, Menteri Arifin: Sudah Di-nonjob-kanMenteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 10 pegawai neger sipil di lingkup Kementerian ESDM yang terlibat kasus tukin di-nonjob-kan
Read more »
Usut Kasus Korupsi Tukin di Kementerian ESDM, KPK Cegah 10 ASNKPK meminta Imigrasi tidak mengizinkan sepuluh ASN ke luar negeri karena mereka sedang dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tuki...
Read more »