Diduga ada persengkongkolan pengusaha dan politisi di balik pembukaan ekspor pasir laut dengan motif pengumpulan dana politik Pemilu 2024.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menanggapi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Izin itu dibuka melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.Abdul mengatakan, pertimbangan dilarangnya ekspor pasir laut sudah jelas dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
'Saya sudah cek pasir laut, tidak seberapa, tetapi kemudian mereka mendapatkan konsesi yang diberikan, pada akhirnya ikut membiayai politik, apakah partai menteri, menteri sendiri, atau pihak lainnya,' kata Abdul.Kedua pihak kemudian diuntungkan dengan hadirnya peraturan pemerintah tersebut. Pengusaha diuntungkan karena dapat izin ekspor pasir laut, politikus diuntungkan karena mendapat setoran untuk biaya politik. 'Dugaan saya seperti itu,' katanya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Diskusi UGM Soal Pemilu 2024: dari Depolitisasi hingga KorupsiSosiolog UGM, Arie Sudjito, mengatakan penyelenggaraan pemilu 2024 seharusnya bisa lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.
Read more »
Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang PemiluWalhi menanggapi soal dugaan kepentingan politik Jokowi dalam kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali tahun ini.
Read more »
KPU Gelar Uji Publik Aturan Dana Kampanye Pemilu 2024Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan uji publik ini bertujuan untuk mendengarkan masukan merangkum partisipasi publik.
Read more »
Dugaan Uang Narkoba untuk Modal Pemilu 2024, DEEP: Usut TuntasKomentar pedas DEEP, terkait dugaan uang narkoba yang digunakan untuk modal Pemilu 2024 mendatang
Read more »
Penyelenggaran Pemilu 2024 di IKN Harus Siap Antisipasi Berbagai Permasalahan |Republika OnlineBerdasarkan rilis dari Bawaslu RI, kerawanan politik di Provinsi Kaltim berada di pos
Read more »