Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menuai pro dan kontra.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menuai pro dan kontra. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak semua pihak untuk melihat lebih jauh mengenai substansi PP tersebut.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady menjelaskan beberapa hal yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan kebijakan tata kelola sedimentasi di laut. "Semuanya boleh bersuara menyatakan pendapatan tentang isu yang sedang hangat sekarang. Tapi saya harap tidak dilandasi dengan pikiran negatif lebih dulu. Karena pemerintah membuat kebijakan ini dengan niat baik menjaga laut tetap sehat," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi Rasman Manafi. Menurutnya, PP Nomor 26 tahun 2023 lebih mengutamakan pengendalian dari ancaman kerusakan ekosistem dibanding pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan ekonomi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir LautPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.
Read more »
Buka Ekspor Pasir Laut, Pemerintah Perlu Perhatikan Hal IniPemerintah harus memperhatikan faktor kerusakan lingkungan, termasuk kepentingan masyarakat lokal yang terdampak kebijakan penambangan pasir laut.
Read more »
Ekspor Pasir Laut: DPR Minta Pemerintah Cabut PP No. 26/2023Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah mencabut PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.
Read more »
Seskab: Tidak Semua Daerah Diizinkan Mengekspor Pasir Laut |Republika OnlinePemerintah akan membuat aturan lebih detail terkait diizinkannya ekspor pasir laut.
Read more »
Menteri Kelautan: Regulasi Hasil Sedimentasi Laut untuk Lindungi EkosistemMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Hasil Sedimentasi di Laut dibuat untuk melindungi dan mengatur ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman pengambilan ilegal pasir laut.
Read more »
Semua Daerah Ditargetkan Memiliki Kebijakan Kawasan Tanpa RokokPemerintah menargetkan semua kabupaten/ kota di Indonesia memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati/wali kota. Kesehatan AdadiKompas
Read more »