"Jadi kami sudah dialog dengan banyak teman-teman yang 1.000-an tadi itu, sebagian besar mantan aktivis kelompok Cipayung," ujar Taslim.
Tim hukum tersebut dibentuk untuk menangani permasalahan hukum terkait Pilpres ke depan.Koalisi Perubahan Tunjuk Mantan Jaksa Agung Prasetyo jadi Dewan Pengarah Tim Hukum Pasangan AMIN
"Nanti biasanya kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya dari situ kami akan pilih beberapa puluh untuk persiapan menghadapi MK. Jadi tim-tim hukum ini komprehensif, sekaligus kami mau menunjukkan kesiapan untuk mem-backup paslon kami ini dalam segala hal," ujar Taslim. Bentuk potensi permasalahan yang bakal ditangani oleh tim hukum itu, seperti kampanye hitam, kriminalisasi terhadap bakal paslon Anies-Cak Imin
"Termasuk urusan tadi pemberkasan administrasi yang biasanya ada masalah. Urusan di pengadilan itu tim hukum yang akan urus," terangnya.Nama mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo turut berperan dalam Timnas Pemenangan AMIN tersebut. Prasetyo bertugas menjadi dewan pengarah untuk tim hukum
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NasDem: 1.000 Pengacara Sudah Daftar Jadi Tim Hukum Anies-Cak IminSebagian besar pengacara itu adalah mantan aktivis kelompok Cipayung. Ada pula dari berbagai organisasi Islam seperti PB PMII, HMI, hingga GMNI.
Read more »
Kelompok Suporter Sambut Baik Terobosan untuk Kompetisi Liga 2Kelompok suporter Semen Padang optimis kompetisi Pegadaian Liga 2 musim 2023-2024 yang mulai bergulir Minggu (10/9) bisa berjalan baik.
Read more »
Saat Latihan Kelompok Yoga di Inggris Dikira Ritual Pembunuhan Massal...Pejalan kaki lokal salah mengartikan latihan meditasi kelompok yoga mirip ritual pembunuhan massal.
Read more »
Berkat Aspera Indonesia, Kakek Mulkan Akhirnya Berkumpul Lagi Bareng Keluarga Setelah 20 TahunAktivis peduli rakyat, Aspera Indonesia terus berbuat untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Read more »
Aktivis paparkan tantangan implementasi UU PKDRT dalam kasus KDRTKoordinator Nasional Forum Pengada Layanan (FLP) Siti Mazumah mengatakan tantangan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ...
Read more »