'Ini Perppu rasa Omnibus Law Perpajakan,' ujarnya dalam diskusi yang diadakan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif mengenai legalitas Perppu Korona di Jakarta, pada Selasa (14/4).
PENELITI Institute For Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diantisipasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19. Menurutnya ada pasal-pasal bermasalah dalam Perppu tersebut.
Bhima menyampaikan adanya pasal 4 pada Perppu yang bertujuan untuk menarik pajak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik . Ia mempertanyakan urgensinya di tengah situasi pandemi.Perppu Nomor 1/2020 pemerintah juga mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Bhima mengatakan ada muatan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha berupa penurunan tarif pajak beberapa persen dalam periode tertentu.
Melalui kewenangan itu, perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk. Hal yang sama juga berlaku untuk perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sesuai Pasal 26 ayat UU Kepabeanan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Muhammadiyah: Kami Tak Ada Agenda Judicial Review Perppu CoronaPP Muhammadiyah menyebut tak pernah membahas JR Perppu No 1/2020. Muhammadiyah menegaskan sedang berfokus pada pelayanan kemanusiaan saat pandemi virus Corona.
Read more »
Muhammadiyah: Tak Ada Agenda Mengajukan Judicial Review Perppu No 1/2020PP Muhammadiyah memastikan tidak ada agenda mengajukan Judicial Review (JR) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang...
Read more »
Refly Harun soal Perppu Corona: Korupsi di Tengah Bencana Dihukum Mati'Ingat, UU Korupsi kita mengatakan korupsi di tengah bencana itu adalah hukuman mati, bukan impunity (kebebasan dari hukuman, red),' kata Refly.
Read more »
PP Muhammadiyah Tak Berencana Uji Materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020PP Muhammadiyah mengklarifikasi rencana uji materi atas perppu tersebut yang diajukan Mahutama.
Read more »
Muhammadiyah Bantah Ajukan Uji Materi Perppu Nomor 1/2020 |Republika OnlineMuhammadiyah menghormati individu warga negara yang berkehendak lakukan uji materi.
Read more »