Salah satu alasan Fraksi PKS DPR menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 karena membuka peluang terjadinya kebijakan penyelamatan sektor keuangan dengan keuangan negara yang bersifat tidak adil. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menyampaikan sikap tegas fraksinya terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. “Fraksi PKS menolak RUU Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2020 karena akan berdampak buruk pada sistem keuangan,” tegas Ecky Awal saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Senin .
“Perppu ini telah membuka banyak ruang terbuka yang berbahaya bagi sistem keuangan kita. Kekuasaan tak terbatas KKSK, kekebalan hukum, dibukanya peluang kebijakan bail-out dan blanket guarantee adalah contoh-contohnya. Ini sangat berbahaya,” paparnya. Ecky menyampaikan Perppu No. 1 Tahun 2020 telah membuka peluang terjadinya kebijakan bail-out atau penyelamatan sektor keuangan dengan keuangan negara yang bersifat tidak adil.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fraksi PKS: Perppu 1/2020 Berpotensi Melanggar Konstitusi |Republika OnlineBanggar DPR menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Keuangan di tengah pandemi.
Read more »
PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus BerlanjutWakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Read more »
Mahfud Md Ungkap Rencana Relaksasi PSBB, PKS: Mitigasi Harus Tepat'Pemerintah perlu berhati-hati, pelonggaran PSBB harus diikuti dengan mitigasi yang tepat. Jika tidak, khawatir kita membiarkan banyak nyawa terkorban lagi,'.
Read more »
Rencana Kedatangan 500 TKA China, PKS Nilai Pemerintah Tak PekaMardani Ali Sera mengatakan, pemerintah semestinya mendengar suara penolakan masyarakat.
Read more »
PKS: Seharusnya Wacana Relaksasi Tidak Perlu Disampaikan ke PublikSaat ini Indonesia dalam keadaan darurat sehingga pemerintah tidak mudah menggulirkan wacana relaksasi PSBB. relaksasiPSBB
Read more »
Beda dengan PSI, PKS Pilih Hormati Perjanjian Commitment Fee Formula EFraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju Gubernur Anies Baswedan meminta kembali commitment fee Formula E senilai Rp 560 miliar FormulaE
Read more »