Bila dana anggaran Pemkab Jember Rp 479,4 miliar tidak diawasi KPK, maka akan menjadi bancakan kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada serentak.
Rabu, 22 April 2020 | 10:59 WIB- Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk turun langsung mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp 479,4 miliar.
Pengawasan yang harus dilakukan KPK dengan cara turun langsung ke daerah Jember, Jawa Timur, untuk mengetahui penggunaan anggaran tersebut."KPK harus turun langsung. Bila perlu kejaksaan agung, BPK untuk mengaudit itu semua," ujarnya. "Sekarang anggaran begitu besar di Jember atau Makassar, kalau tidak ada pengawasan, dipakai oleh para petahana untuk maju lagi dalam pilkada serentak, karena kebanyakan seperti itu," ucapnya.
"Kalau nggak ada pengawasan yang ketat, saya yakin gak akan sampai ke masyarakat. Kalaupun sampai juga cuma seberapa, biasanya separuh, gak sampai 60 persen. Kalau bisa sampai 60 persen sudah hebat," imbuhnya. "Salah satu yang digunakan alat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan ketika nantinya terjadinya penyimpangan anggaran," katanya. Oleh karena itu tugas KPK tidak hanya menangani penindakan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Tapi juga melakukan pencegahan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koordinasi dengan KPK, Menko PMK Pastikan Data Penerima Bansos TransparanMuhadjir menuturkan, saat penanganan Covid-19 ini adalah momentum yang tepat untuk lebih memutakhirkan DTKS.
Read more »
KPK Latih Sikap Antikorupsi ke 17 ProfesorMeskipun Indonesia sedang dilanda wabah virus korona (covid-19) upaya penanaman sikap antikorupsi harus terus dilakukan.
Read more »
KPK Berharap MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan KoruptorSepanjang tahun 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara terseb...
Read more »
KPK Diminta DPR dan Dewas Segera Sampaikan Laporan KinerjaKPK akan segera memberikan laporan kinerja baik pencegahan dan penindakan selama periode triwulan 2020. Hal tersebut disampaikan...
Read more »
KPK Finalisasi Penyusunan Pedoman Penuntutan |Republika OnlinePedoman penuntutan tersebut dibuat untuk seluruh kategori tindak pidana korupsi.
Read more »