Trubus turut mempertanyakan terkait mekanisme detail prosedur lelang impor beras
“Untuk demurrage di pelabuhan kemarin itu ada mekanisme yang salah. Selama ini kan ngga pernah dibuka. Sekarang Bulog itu harus diperiksa semua A sampai Z, diperiksa, apakah itu ada penyeludupan, ada impor gak benar, mekanisme pengadaan yang gak bener,” kata Trubus, Selasa .
“Pernyataan Bulog yang katanya transparan, itu hanya pendapat dari aspek kekuasaan sendiri. Sangat jauh dari transparan selama ini. Selama ini impor-impor itu, pengadaan itu, tidak pernah dibuka ke publik,” beber Trubus, Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus untuk membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.
Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut. Sehingga, yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan. Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta, Rabu .
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi pun heran lantaran Bapanas-Bulog tetap ingin melakukan impor beras dari Juni hingga Desember 2024.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penjelasan Perum Bulog Terkait Dugaan Mark Up Impor Beras dan DemurrageBulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo.
Read more »
Penjelasan Lengkap Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras & DemurrageDirektur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan demurrage merupakan risiko importasi yang tak dapat dihindari.
Read more »
KPK Pastikan Tindaklanjuti Laporan SDR Soal Dugaan Markup dan Demurrage Impor BerasKPK memastikan akan menindaklanjuti dan menganalisa laporan yang dilayangkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) soal dugaan markup impor 2,2 juta ton
Read more »
Aparat Penegak Hukum Didesak Usut Cepat Skandal Dugaan Mark Up dan Demurrage Beras ImporTindakan cepat dari aparat penegak hukum utamanya KPK dinilai sangat penting untuk meredam gejolak di masyarakat
Read more »
Penegak Hukum Didesak Gerak Cepat Usut Skandal Mark Up dan Demurrage Beras ImporJPNN.com : Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila skandal mark up impor beras terbukti
Read more »
Aparat Penegak Hukum Didesak Usut Cepat Skandal Mark Up dan Demurrage Beras ImporTindakan cepat dari aparat penegak hukum utamanya KPK diperlukan sebelum rakyat marah karena skandal tersebut.
Read more »