Draf Revisi UU Kementerian Negara mengusulkan presiden ke depan bebas menentukan jumlah kementerian pembantunya.
Bunyi draf usulan itu mengubah ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara saat ini yang dibatasi maksimal sebanyak 34.
"Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diubah sehingga berbunyi, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan".Dalam rapat, Tim Ahli Badan Legislasi yang membacakan draf usulan revisi UU Kementerian menyebut latar belakang revisi secara umum merujuk pada Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mendorong untuk merevisi UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dia tak sependapat UU itu membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Muzani berpendapat UU Kementerian Negara seharusnya bersifat fleksibel dan tidak membatasi jumlah kementerian. Menurutnya, ketentuan itu bisa membatasi Prabowo sebagai Presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
Draf Ruu Kementerian Kabinet Prabowo Gibran
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Prabowo Rencana Bentuk 40 Kementerian, Berikut Jumlah Kementerian Era Presiden Gus Dur hingga JokowiHabiburokhman menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak.
Read more »
Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan PresidenPasal 15 tentang jumlah keseluruhan kementerian, mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian
Read more »
Draf RUU Penyiaran Mengancam PersDRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik keras dari publik terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik
Read more »
Buntut Draf RUU Penyiaran Tuai Protes, Anggota DPR RI Sebut Jokowi dan Prabowo Takkan MemberangusBerita Buntut Draf RUU Penyiaran Tuai Protes, Anggota DPR RI Sebut Jokowi dan Prabowo Takkan Memberangus terbaru hari ini 2024-05-13 15:22:07 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Komisi I DPR Tampung Masukan Terkait Kontroversi Draf RUU PenyiaranDraf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru menuai polemik lantaran dinilai berbagai pihak memberangus kebebasan pers.
Read more »
RUU Penyiaran Dinilai Ancam Kebebasan PersDraf RUU Penyiaran mendapat sorotan tajam karena sejumlah pasalnya berpotensi mengancam kebebasan pers.
Read more »