Anggota DPRD Bojonegoro mendapat keluhan dari masyarakat terkait indikasi intimidasi yang dilakukan oknum Kemenag Bojonegoro dalam Pilkada
Keluhan tersebut meliputi tindakan intimidasi yang dilakukan melalui berbagai instansi seperti kasi, pengawas, kasubag, dan pihak lain yang mendatangi pemilik lembaga pendidikan serta guru-guru sertifikasi. Tujuannya untuk minta mendukung salah satu calon bupati.
Indikasi intimidasi juga dilaporkan melalui organisasi kepengurusan guru agama sertifikasi, yang menunjukkan praktik yang meragukan dalam proses politik lokal.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Simak! Ini Jumlah Formasi PPK Bojonegoro yang Dibutuhkan pada Pilkada 2024 dan Tahapan SeleksinyaBerikut adalah jumlah formasi PPK Bojonegoro yang dibutuhkan pada Pilkada 2024 dan rangkaian tahapan seleksinya.
Read more »
PKB Bojonegoro Tegaskan Usung Anna Mu'awanah sebagai Calon Bupati pada Pilkada 2024PKB akan mengusung dan memberikan dukungan kuat untuk Anna Mu&039;awanah sebagai kader terbaik untuk calon Bupati Bojonegoro
Read more »
Nasdem Bidik Ustaz Kondang Das'ad Latif untuk Diusung di Pilkada Makassar 2024Pilkada Makassar akan jadi salah satu perhatian dalam persaingan kursi Wali Kota di Pilkada serentak 2024.
Read more »
Anggota DPRD Provinsi Lampung Mencalonkan Diri dalam Pilkada Lampung TimurAnggota DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, menyatakan tekadnya untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Lampung Timur. Niat tersebut, kata Noverisman, untuk Lampung Timur yang lebih baik. Noverisman juga siap menantang sang petahana, Dawam Rahardjo, yang notabene sama-sama kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Read more »
Tak Ada Pesaing, Herman Deru Tokoh Kuat di Pilkada Sumsel 2024Pilkada Sumatera Selatan 2024 dinilai berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya. Peneliti Aldo Serena mengatakan, tokoh kuat di Pilkada Sumsel 2024 hanya
Read more »
Ketua Komisi II DPR Bantah Ada Arahan Jokowi Soal Penghapusan PilkadaPenghapusan Pilkada 2021 hingga 2023 merupakan konsekuensi dari amanat UU Pilkada.
Read more »