Selain pejabat negara, direksi BUMN juga diusulkan tak dapat THR. Uangnya bisa dialihkan untuk penanggulangan Corona. DPR THR via detikfinance
"Jika langkah itu dilakukan, akan ada penghematan yang cukup besar dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Saya yakin Pak Erick Thohir pasti mau menerapkan kebijakan itu, apalagi beliau selama ini dikenal dengan banyak gebrakan untuk membuat BUMN benar-benar terasa manfaatnya untuk masyarakat," tambahnya.
Dia pun mengusulkan kepada Menteri BUMN agar membuat klaster anak usaha BUMN yang memungkinkan jajaran direksinya pun ikut kebijakan peniadaan THR. Pasalnya dari jumlah BUMN sekitar 119 perusahaan, ada sekitar 800 anak perusahaan. "Dicermati mana yang terkena kebijakan peniadaan THR direksi dan mana yang tidak. Pak Erick Thohir perlu melakukan itu demi efisiensi," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Jika kebijakan ini diberlakukan, Dia memperkirakan ada sekitar 700 orang direksi dari induk usaha maupun anak usaha yang secara ekonomi memiliki daya tahan menerima kebijakan peniadaan THR.Selain solidaritas terkait pandemi virus corona, lanjut Mufti, peniadaan THR direksi BUMN ini juga penting sebagai wujud efisiensi di mana saat ini banyak BUMN mengalami kesulitan bisnis.
"Insya Allah direksi BUMN dan direksi sebagian anak usaha BUMN termasuk kelompok yang punya daya tahan, bisa survive meski tanpa THR karena toh juga tetap ada gaji dan fasilitas tunjangan segala macam, mulai rumah, komunikasi, sampai transportasi," ujarnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR Mufti Anam Usul Direksi BUMN Tak Dapat THR di Masa Pandemi CoronaMufti Anam meyakini Menteri Erick Thohir bersedia menerapkan kebijakan peniadaan THR untuk Direksi BUMN. DireksiBUMN
Read more »
Menkeu: Presiden, Wapres, Anggota DPR Tidak Dapat THR |Republika OnlineMenkeu mengatakan presiden, wapres, anggota DPR dan pejabat negara tak dapat THR.
Read more »
4 Keputusan Terkini Jokowi, Tetapkan Corona Jadi Bencana Nasional hingga THR PNSKeputusan pertama yang diambil Jokowi adalah menetapkan virus Corona Covid-19 sebagai bencana nasional.
Read more »
Jokowi, Corona dan Penghapusan THR Abdi Negara yang KurangKebijakan Jokowi menghapus THR abdi negara dinilai masih kurang karena hanya menyentuh eselon II ke atas dan pejabat negara.
Read more »