DPR Tunda Pembahasan Revisi Undang-Undang Minerba
JAKARTA - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara."Rapat kerja bersama pemerintah ditunda setidaknya hingga 21 April," kata Ketua Komisi Energi DPR, Sugeng Suparwoto, kepada Tempo, kemarin.
Rapat tersebut rencananya digelar pada 8 April mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia, Menteri Perindustrian, serta Menteri Keuangan sedianya akan hadir setelah DPR mengirim surat undangan pada 1 April. Sugeng memaklumi keputusan pemerintah. Pasalnya, pembahasan DIM dalam panitia kerja hanya diikuti pejabat setingkat eselon I."Para menteri perlu berkoordinasi untuk menentukan sikap dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I nanti," ujarnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bhaktiar, mengapresiasi penundaan pembahasan RUU Minerba."Tidak elok, di tengah musibah ini masih memaksakan untuk mengambil keputusan mengenai RUU Minerba," ujarnya. Bisman mengatakan penundaan harus dimanfaatkan untuk mengkaji ulang materi revisi UU Minerba. Menurut dia, aturan ini memiliki banyak kekurangan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHPKomnas HAM Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHP. DPR jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah wabah virus korona.
Read more »
Wishnutama Lapor ke DPR Ada Hotel 'Hantu' Gara-gara CoronaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja secara virtual dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Ini yang dibahas. Wishnutama via detikfinance
Read more »
DPR Desak Peta Penyebaran Virus Korona Dibuka ke PublikDPR Desak Peta Penyebaran Virus Korona Dibuka ke Publik. Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, mengatakan bahwa keterbukaan mengenai daerah-daerah terpapar korona secara detail sangat dibutuhkan saat ini.
Read more »
DJP Undang Masyarakat Ajukan Diskon Pajak Secara OnlineDJP menawarkan sarana online untuk permohonan insentif fiskal berupa pengurangan pajak dalam rangka penanggulangan dampak virus corona.
Read more »
DPR Menilai Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tidak EfektifPolitikus PAN ini tak melihat ada regulasi progresif untuk menunjang tugas-tugas penanggulangan virus korona.
Read more »
Mulfachri Harahap Bukan Lagi Wakil Ketua Komisi III DPR RIPAN mengganti Mulfachri Harahap dengan Pangeran Khairul Saleh di Komisi III DPR RI. MulfachriHarahap
Read more »